Headline
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Pertemuan dihadiri Dubes AS dan Dubes Tiongkok untuk Malaysia.
Masalah kesehatan mental dan obesitas berpengaruh terhadap kerja pelayanan.
MEMILIKI rumah pribadi merupakan impian hampir semua orang. Namun, berbagai kendala membuat impian tersebut tak bisa diwujudkan.
Oleh karena itu, ketika ada tawaran menarik yang menetapkan syarat uang muka Rp0, warga langsung merespons positif. Contohnya di Jakarta. Antusiasme warga Jakarta untuk mendapatkan hunian yang mensyaratkan down payment (DP) Rp0 terbilang cukup tinggi. Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan, menyebutkan hadirnya 233 orang yang mencatatkan nama mereka di daftar hadir sebagai buktinya.
"Selain yang sudah hadir, masih ada beberapa warga yang tidak termasuk dalam daftar undangan, tapi tertarik ingin mendaftar," kata Dzikran dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (28/7).
Ia menambahkan, tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Bank DKI berkomitmen untuk tetap melayani warga yang hadir meski tanpa undangan.
"Mereka tetap dilayani dengan baik dan diberi informasi. Kami catat nama dan data kontaknya. Nanti akan dikabari jika ada pendaftaran baru," jelasnya.
Pendaftaran program ini dimulai sejak November 2018 lalu. Ada 2.359 orang yang mendaftarkan diri.
Setelah dilakukan proses verifikasi persyaratan administrasi, panitia menyatakan 220 orang pendaftar lolos verifikasi. Selanjutnya, mereka mengajukan formulir permohonan KPR DP Rp0 di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur.
Pendaftar yang telah lolos seleksi dan verifikasi mempunyai waktu 10 hari, mulai Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP Rp0 ke Bank DKI.
Sejak layanan dibuka pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan sudah datang. Proses pendaftaran, pencocokkan identitas, dan pengisian form berlangsung dengan tertib dan lancar. Warga tidak perlu mengantre. Proses selesai hanya dalam 20-30 menit.
Bonang, yang berpfosesi sebagai pekerja hotel mengatakan, program ini sangat membantu dirinya untuk dapat memiliki hunian. "Program ini banyak manfaatnya. Biasanya kan pake DP gede tuh, 30 juta. Nah, ini kan enggak pake DP. Jadi, agak ringan. Sebelumnya saya nggak kepikiran bisa punya rumah di Jakarta sebab kalau di Jakarta harganya pasti mahal, tidak kebeli. Jadi, kalau pengin punya rumah pasti minggir," ungkap Bonang yang saat ini mengontrak rumah di Tanah Merah, Jakarta Utara.
Ia mengaku sangat senang dengan adanya program ini. "Walau punya penghasilan pas-pasan, tapi ada rumah di Jakarta. Siapa yang enggak pengin," kata Bonang. (J-2)
BP Tapera targetkan pembiayaan 350 ribu rumah subsidi FLPP pada 2025. Realisasi hingga Juli capai 137 ribu unit dengan nilai Rp17 triliun
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait melakukan serah terima 100 kunci rumah subsidi kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
Kementerian PKP mendengar banyak anak muda yang ingin tinggal di kota, namun terkendala harga tanahnya di kota mahal sehingga ukuran rumahnya mau diperkecil.
Menteri PKP Maruarar Sirait resmi membatalkan rencana mengecilkan ukuran rumah subsidi.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) mencatat penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) telah mencapai lebih dari 50% dari target 220.000 unit.
Rumah subsidi dengan luas 18 meter memang menunjukkan niat negara dalam menjamin hak tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan sewa murah rumah susun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian layak dan upaya mendorong kemandirian w
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Teguh mengatakan Pemprov DKI tak ingin gegabah mengambil keputusan, sehingga masyarakat diminta tetap tenang.
DINAS PRKP DKI Jakarta akan memberlakukan pembatasan waktu sewa rumah susun (rusun). Hal ini dilakukan agar penggunaan rusunawa sesuai dengan peruntukannya.
DPRKP Jakarta menyediakan skema kredit pemilikan rumah (KPR) kepada masyarakat yang membutuhkan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved