Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
MEMILIKI rumah pribadi merupakan impian hampir semua orang. Namun, berbagai kendala membuat impian tersebut tak bisa diwujudkan.
Oleh karena itu, ketika ada tawaran menarik yang menetapkan syarat uang muka Rp0, warga langsung merespons positif. Contohnya di Jakarta. Antusiasme warga Jakarta untuk mendapatkan hunian yang mensyaratkan down payment (DP) Rp0 terbilang cukup tinggi. Kepala Unit Fasilitasi Pemilikan Rumah Sejahtera Pemerintah Provinsi (pemprov) DKI Jakarta, Dzikran Kurniawan, menyebutkan hadirnya 233 orang yang mencatatkan nama mereka di daftar hadir sebagai buktinya.
"Selain yang sudah hadir, masih ada beberapa warga yang tidak termasuk dalam daftar undangan, tapi tertarik ingin mendaftar," kata Dzikran dalam siaran pers, di Jakarta, Minggu (28/7).
Ia menambahkan, tim dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah Provinsi DKI, Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan Bank DKI berkomitmen untuk tetap melayani warga yang hadir meski tanpa undangan.
"Mereka tetap dilayani dengan baik dan diberi informasi. Kami catat nama dan data kontaknya. Nanti akan dikabari jika ada pendaftaran baru," jelasnya.
Pendaftaran program ini dimulai sejak November 2018 lalu. Ada 2.359 orang yang mendaftarkan diri.
Setelah dilakukan proses verifikasi persyaratan administrasi, panitia menyatakan 220 orang pendaftar lolos verifikasi. Selanjutnya, mereka mengajukan formulir permohonan KPR DP Rp0 di Rusunami Klapa Village, Jakarta Timur.
Pendaftar yang telah lolos seleksi dan verifikasi mempunyai waktu 10 hari, mulai Sabtu 27 Juli 2019 hingga Minggu 4 Agustus 2019, untuk memilih unit yang diminati dan melakukan proses pengajuan permohonan kredit program DP Rp0 ke Bank DKI.
Sejak layanan dibuka pukul 08.00 WIB, warga yang memiliki undangan sudah datang. Proses pendaftaran, pencocokkan identitas, dan pengisian form berlangsung dengan tertib dan lancar. Warga tidak perlu mengantre. Proses selesai hanya dalam 20-30 menit.
Bonang, yang berpfosesi sebagai pekerja hotel mengatakan, program ini sangat membantu dirinya untuk dapat memiliki hunian. "Program ini banyak manfaatnya. Biasanya kan pake DP gede tuh, 30 juta. Nah, ini kan enggak pake DP. Jadi, agak ringan. Sebelumnya saya nggak kepikiran bisa punya rumah di Jakarta sebab kalau di Jakarta harganya pasti mahal, tidak kebeli. Jadi, kalau pengin punya rumah pasti minggir," ungkap Bonang yang saat ini mengontrak rumah di Tanah Merah, Jakarta Utara.
Ia mengaku sangat senang dengan adanya program ini. "Walau punya penghasilan pas-pasan, tapi ada rumah di Jakarta. Siapa yang enggak pengin," kata Bonang. (J-2)
PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) menyatakan kesiapan mendukung program 3 juta rumah Prabowo-Gibran dengan teknologi precast yang efisien dan tahan gempa.
BP Tapera mencatat penyaluran FLPP rumah subsidi pada 2025 mencapai 278.868 unit senilai Rp34,64 triliun melalui 40 bank di 33 provinsi.
Mendukung percepatan Program 3 Juta Rumah, ratusan calon pengembang baru dilatih intensif oleh praktisi dan pemerintah di Cileungsi, Bogor.
Menurutnya, akad massal ini menjadi salah satu tonggak penting percepatan program perumahan nasional.
Rumah tipe 36 yang ditempatinya memiliki dua kamar tidur, satu kamar mandi, dapur, dan ruang tengah untuk ruang keluarga.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menyatakan mutu rumah subsidi yang ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) menunjukkan tren perbaikan
“Kalau terlalu lama di lokasi pengungsian, mereka bisa merasa terasing. Karena itu, saat sudah punya tempat, mereka bisa beradaptasi kembali dengan lingkungan dan masyarakat sekitar."
Sekitar 60-70% pekerjaan pembongkaran telah rampung hingga Oktober 2025, meliputi pembersihan puing dan survei struktur.
Kegiatan ini menggunakan pendekatan interdisipliner untuk mendorong tumbuhnya keterampilan ekspresif, empati, serta daya cipta anak-anak melalui media sastra, musik, dan konseling.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus mengevaluasi kebijakan sewa murah rumah susun sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan hunian layak dan upaya mendorong kemandirian w
Sekretaris DPRKP DKI Meli Budiastuti mengatakan penghuni yang seperti itu tidak akan diperpanjang masa tinggalnya di rusunawa.
Penerapan kebijakan durasi sewa Rusun maksimal enam tahun bagi masyarakat umum dan 10 tahun bagi yang terprogram memicu keresahan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved