Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
KESIBUKAN anggota DPRD DKI Jakarta dituding menjadi penyebab terus tertundanya rapat pimpinan gabungan pemilihan wakil gubernur DKi Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, Kesibukan tersebut bukan hanya adanya kegiatan di luar kesekretariatan dewan tetapi juga kegiatan kerja dewan seperti kunjungan kerja keluar daerah.
"Belum dijadwalkan lagi sampai sekarang karena teman-teman sibuk kunker," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (25/7).
Baca juga : Pilwagub DKI Kemungkinan Rampung di DPRD Periode Baru
Selain kunker, anggota DPRD DKI saat ini juga disibukkan dengan pembahasan empat buah perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perda 9/2010 tentang BBNKB, Perda 5/2016 tentang Pembentukkan dan Penyusunan Perangka Daerah DKI Jakarta, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2018.
"Sibuk bapemperda, ini kan masih ada empat perda yang belum diselesaikan," ungkapnya.
Namun, Taufik optimistis wagub akan terpilih sebelum DPRD saat ini habis masa jabatannya. Sebab, DPRD saat ini atau periode 2014-2019 akan segera digantikan oleh DPRD 2019-2024 pada 26 Agustus nanti.
Sebelumnya, rapimgab pemilihan wagub DKI telah 'deadlock' sebanyak tiga kali. Penyebabnya adalah ketidakhadiran para pimpinan DPRD termasuk ketua dan wakil ketua DPRD serta para ketu fraksi dan ketua komisi. (OL-7)
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
SISTEM pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung yang telah berjalan dua dekade dinilai gagal mewujudkan demokrasi substansial.
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Langkah ini bertujuan untuk melakukan studi komparasi guna memperkaya referensi dalam penyusunan regulasi baru.
PADA peringatan hari lahir Partai Golongan Karya (Golkar) beberapa waktu lalu, Prabowo Subianto kembali mengemukakan pandangannya tentang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada).
Pelibatan Mabes Polri diperlukan untuk menguji transparansi penanganan kasus yang selama ini bergulir di Polda Sulteng.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved