Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KESIBUKAN anggota DPRD DKI Jakarta dituding menjadi penyebab terus tertundanya rapat pimpinan gabungan pemilihan wakil gubernur DKi Jakarta.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, Kesibukan tersebut bukan hanya adanya kegiatan di luar kesekretariatan dewan tetapi juga kegiatan kerja dewan seperti kunjungan kerja keluar daerah.
"Belum dijadwalkan lagi sampai sekarang karena teman-teman sibuk kunker," kata Taufik saat dihubungi, Kamis (25/7).
Baca juga : Pilwagub DKI Kemungkinan Rampung di DPRD Periode Baru
Selain kunker, anggota DPRD DKI saat ini juga disibukkan dengan pembahasan empat buah perubahan rancangan peraturan daerah (raperda) yakni Perda 3/2013 tentang Pengelolaan Sampah, Perda 9/2010 tentang BBNKB, Perda 5/2016 tentang Pembentukkan dan Penyusunan Perangka Daerah DKI Jakarta, dan Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD 2018.
"Sibuk bapemperda, ini kan masih ada empat perda yang belum diselesaikan," ungkapnya.
Namun, Taufik optimistis wagub akan terpilih sebelum DPRD saat ini habis masa jabatannya. Sebab, DPRD saat ini atau periode 2014-2019 akan segera digantikan oleh DPRD 2019-2024 pada 26 Agustus nanti.
Sebelumnya, rapimgab pemilihan wagub DKI telah 'deadlock' sebanyak tiga kali. Penyebabnya adalah ketidakhadiran para pimpinan DPRD termasuk ketua dan wakil ketua DPRD serta para ketu fraksi dan ketua komisi. (OL-7)
Landasan hukum untuk menindak tegas fenomena ini sudah ada, yaitu Instruksi Gubernur DIY Nomor 5 Tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.
Penambahan jumlah CCTV secara ideal, meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah dan pembangunan kota cerdas atau smart city di DKI Jakarta.
PRESIDEN Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat mengaku prihatin atas kejadian 35 anggota DPRD Purwakarta menerima bantuan subsidi upah (BSU).
Opsi pemilihan kepala daerah tersebut harus didalami serius oleh lintas kementerian
Raperda Penyelenggaraan Pendidikan sebagai bentuk upaya pemerintah menjamin layanan pendidikan untuk semua anak usia sekolah.
Ide pengembalian pemilihan kepala daerah (pilkada) ke sistem tidak langsung melalui DPRD tidak serta merta menjamin pengurangan biaya politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved