Ratusan Hektare Kawasan Kumuh di Bekasi Butuh Penataan

SEBANYAK 329 hektare lahan di Kota Bekasi tercatat masuk dalam peta kawasan kumuh. Recanannya, baru 111,17 hektare di antaranya akan ditata tahun ini.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Disperkimtan) Kota Bekasi, Jumhana Luthfi, mengatakan, penataan kawasan kumuh di wilayah setempat akan dilakukan secara bertahap. Pada 2019, rencanannya 14 kelurahan menjadi target penataan.

"Tahun ini anggaran yang disiapkan sekitar 14 miliar untuk penataan, namun dari keseluruhan lahan kawasan kumuh baru bisa ditata sekitar 111,17 hektare," kata Luthfi, Minggu (21/7).

Luthfi menyebutkan, 14 kelurahan yang jadi target penataan adalah Kaliabang Tengah, Teluk Pucung, Bekasi Jaya, Aren Jaya, Kayuringin, Pekayon Jaya, Bekasi Barat, Kranji, Jakasampurna, Pondokgede, Jatibening, Jatibening Baru, Rawalumbu, Bojongmenteng, Sepanjang Jaya, Pondokmelati, Jatimelati, dan Jatirahayu. Pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp1 miliar untuk masing-masing kelurahan.

Dengan adanya program ini, kata Luthfi, maka luasan daerah kumuh di Kota Bekasi menjadi turun. Awal 2019, tercatat ada 329 hektare lagi daerah kumuh di wilayah setempat, namun dengan adanya program ini maka daerah kumuh menjadi 211,83 hektare.

"Penataan daerah kumuh memang tidak bisa dilakukan secara serentak, namun bertahap karena menyesuaikan anggaran yang ada," ucapnya.

Baca juga: Satu Korban Tewas Kecelakaan Truk Pertamina belum Bisa Dikenali

Menurut dia, penataan kawasan kumuh ini sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Dalam aturan itu tertulis bahwa pemerintah akan menata kawasan pemukiman, hingga pemeliharaan dan perbaikan, serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

Adapun, enam indikator dalam Program Karya Bhakti penataan kawasan kumuh saat ini di antaranya adalah penataan jalan lingkungan, penataan drainase lingkungan, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pembuatan sumur resapan, pembuatan sanitasi kamar mandi dan septik tank dan pembuatan tempat pembuangan sampah.

"Penataan akan kami lakukan secara bertahap," kata dia.

Terpisah, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, pemukiman kumuh masih menjadi masalah di Kota Bekasi. Pemerintah perlu berkolaborasi dengan beberapa pihak antara pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan, pihak swasta dan lainnya untuk menyelesaikan masalah tersebut.

"Ini merupakan wujud sinergi dalam percepatan penanganan kawasan kumuh oleh pemerintah kota, caranya dengan berkoordinasi dengan TNI, termasuk kegiatan kemasyarakatan kemanusiaan dalam menangani permasalahan sosial," singkat dia. (Gan)