Headline
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Pada perdagangan kemarin, rupiah menguat tipis dan ditutup di level Rp16.936 per dolar AS.
Kumpulan Berita DPR RI
ADA perseteruan antara Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, dan Wakil Ketua DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Rian Ernest. Gara-garanya pernyataan Rian yang menyebutkan adanya dugaan politik uang dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Akibatnya, Taufiqurrahman melaporkan Rian ke Polda Metro Jaya.
"Insya Allah besok ya kita melaporkannya. Nanti akan saya kabari. Saya bikin broadcast lagi. Saya akan umumkan lagi ke teman-teman wartawan," kata Taufiq, di Jakarta, Selasa (16/7).
Dalam hal ini, Taufik tidak sendiri. Dia akan mengajak fraksi-fraksi lain ke polisi sebab Rian dianggap telah mencoreng nama DPRD DKI Jakarta.
"Saya pribadi dan mungkin beberapa teman-teman yang lain akan ikut melaporkan. Saya akan ajak fraksi-fraksi lain. Enggak benar ini PSI. Sok-sokan," kritiknya. "Rian akan dilaporkan berdasarkan pasal 310 sampai dengan pasal 321 KUHP tentang penghinaan," lanjutnya.
Sebenarnya pernyataan apa yang dilontarkan Rian? "Saya menduga ada politik uang dalam pemilihan wagub DKI," jawab Rian di Kantor DPP PSI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (15/7).
Walau sifatnya masih dugaan, tapi dugaan itu berdasarkan informasi yang dia peroleh dari dua elite politik DKI Jakarta. "Saya mendengar dari dua elite politik di kesempatan yang berbeda. Artinya, ini masih rumor, tapi sudah harus jadi perhatian kita semua. Karena kan kalau sekadar rumor kita tidak bisa pegang, tapi kan ada rumor kalau ada (transaksi) uang," tegasnya.
Taufik merespons Rian dengan mengatakan bahwa pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasarkan fakta-fakta yang ada. "Ini merupakan suatu bentuk penyebaran kabar bohong yang sangat merugikan institusi DPRD dan para anggota DPRD DKI," tutur Taufik.
Rian menganggap tidak masalah dengan rencana pelaporan dirinya ke kepolisian atas atas tuduhan pencemaran nama baik. "Silakan saja. Itu haknya beliau. Hanya saja, yang saya pikir begini, mungkin harusnya teman-teman anggota dewan berterima kasih sudah ada partai yang mencegah adanya politik uang," ujar Rian saat dihubungi, Selasa (16/7).
Menurut Rian, seharusnya DPRD berterima kasih tentang adanya dugaan politik uang. "Dan seharusnya mereka bersikap waspada atau menelusuri kebenaran informasi itu sebagai bentuk pencegahan sebelum digelarnya rapat paripurna pemilihan wagub," papar Rian.
Rian menegaskan pembukaan informasi itu hanya sebagai niatan baik agar politik uang tidak terjadi. "Korupsi ialah kejahatan luar biasa, tidak mungkin terjadi di depan mata," tegasnya. "Harusnya kita mengingatkan satu sama lain, tapi ini malah melaporkan saya," lanjutnya.
Ketika ditanya tentang siapa yang telah memberikan informasi, Rian menjawab, "Enggak karena saya dapat info dari elite politik. Saya harus rahasiakan identitas beliau. Saya harus hormati beliau sudah terbuka sama saya. Saya hormati," tutupnya. (Ssr/J-2)
Di saat pemilu berjalan kompetitif, kualitas demokrasi justru dinilai jalan di tempat atau bahkan mundur.
DOSEN Departemen Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Dr. Mada Sukmajati menilai, argumen Pilkada melalui DPRD atau Pilkada tidak langsung masih perlu didukung data ilmiah.
Pilkada langsung adalah bagian integral dari kedaulatan rakyat yang telah menjadi praktik konstitusional mapan pasca-amandemen UUD 1945.
Menurut laporan itu, akar masalah biaya politik tinggi terletak pada lemahnya regulasi pendanaan kampanye dan penegakan hukum, bukan pada sistem pemilihan langsung.
WACANA mengembalikan pilkada melalui DPRD kembali menuai kritik karena dinilai menyesatkan dan tidak menyentuh akar persoalan mahalnya biaya Pilkada yang tinggi.
Demokrasi perlu kembali menjadi tempat diskusi yang mengedepankan kejujuran dan tanggung jawab, bukan medium untuk transaksi suara.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved