Headline
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Bukan saat yang tepat menaikkan iuran JKN ketika kondisi ekonomi masyarakat masih hadapi tekanan.
Kumpulan Berita DPR RI
MESKI ada keluhan, penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru disambut baik jajaran Pemerintah Kota Depok yang mengurusi lalu lintas. Dengan sistem zonasi, diprediksi keruwetan lalu lintas di kota itu bisa berkurang.
"Bagi kami dan tentu saja juga masyarakat, manfaat zonasi dalam PPDB pasti seabrek. Zonasi akan mengurangi arus pergerakan kendaraan bermotor pribadi yang mengantar jemput siswa dari rumah ke sekolah dan sebaliknya," ujar Kabid Lalu Lintas, Dinas Perhubungan Depok, Anton Tofani Muharram, kemarin.
Ia mengakui banyak SD, SMP, SMA, dan SMK favorit di Depok yang selama ini menyumbang kemacetan lalu lintas saat jam masuk dan pulang sekolah. Banyak siswa yang tinggal jauh dari sekolah harus diantar jemput dengan mobil atau motor.
Dengan sistem zonasi, lanjutnya, siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah favorit mendapat kesempatan menimba ilmu di sana. Tentu saja, mereka tidak perlu diantar jemput dengan kendaraan pribadi atau naik kendaraan umum karena cukup hanya berjalan kaki atau naik sepeda.
Kasi Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan Kota Depok, Suhyana, mengakui banyak orangtua dan siswa kecewa dengan sistem zonasi. "Mereka bisa mendaftar ke sekolah swasta karena banyak juga di antaranya yang berkualitas bagus. Soal biaya, kami juga sudah meminta pengelola sekolah swasta ikut membantu siswa miskin." (KG/J-3)
Teddy menjelaskan bahwa program MBG justru dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) sejak dini, mulai dari jenjang PAUD hingga SMA.
Kepala BPIP Yudian Wahyudi menegaskan bahwa pendidikan Pancasila harus menjadi arus utama dalam pembentukan karakter generasi muda
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Azis Subekti, meminta publik untuk bersikap jernih dan jujur dalam membaca struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
EMPAT alumni telah mengembalikan dana sebesar Rp1 hingga Rp2 miliar karena terbukti dijatuhi sanksi akibat tak menjalankan kewajiban mereka. Hal itu disampaikan Direktur Utama LPDP
BELAKANGAN ini, ruang media sosial diramaikan perbincangan mengenai istilah 'bahasa ibu' yang memantik refleksi publik.
TIDAK semua keberangkatan dimulai dengan surat tugas. Sebagian justru lahir dari sesuatu yang lebih sunyi, dari panggilan hati yang tidak bisa ditunda.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved