Gagal Lelang, Rencana Induk Transportasi Jabodetabek Suram

RENCANA Induk Transportasi Jabodetabek (RITJ) yang ditargetkan selesai tahun lalu hingga kini gagal diimplementasikan.

Penyebabnya ialah tender penunjukkan konsultan gagal terlaksana karena kekurangan data pendukung teknis dari konsultan peserta lelang.

"Ya itu kemarin gagal jadi anggarannya dikembalikan. Tahun ini sudah dianggarkan lagi," kata Asisten Sekda Bidang Perekonomian Sri Haryati usai rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin (8/4).

Sri mengungkapkan pihaknya pun meminta Dinas Perhubungan DKI Jakarta lebih selektif dan belajar dari kegagalan lelang tersebut. Apalagi target penyelesaian pembuatan RITJ sudah molor.

"Memang seharusnya lebih cepat lebih baik. Karena kita kan ingin secepatnya dalam mengembangkan transportasi ke depannya ada integrasi yang nyata dibutuhkan masyarakat. Sehingga jaringan transportasi nantinya sangat luas dan bisa menjangkau masyarakat. Targetnya minimal masyarakat hanya perlu jalan kaki maksimal 500 meter untuk mencapai angkutan umum," tegasnya.

Menurutnya dalam lelang pun, ia tidak secara spesifik menghendaki hanya konsultan asing yang boleh mengikuti lelang.

"Kami ingin konsultan transportasi yang memiliki pengalaman serta level internasional bukan berarti dia harus dari asing. Yang penting berpengalaman dan bisa menyajikan data akurat untuk menyusun rencana itu," ujarnya.

Baca juga: Trans-Jakarta Masuk Tangsel Masih Didiskusikan

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menjelaskan gagalnya lelang tersebut disebabkan pihak konsultan yang mengikuti lelang yang tidak mampu menyajikan data yang detail hingga ke tingkat kelurahan.

"Mereka menyajikan data hanya sampai kecamatan. Sementara kami butuh data angkutan lingkungan, jalan-jalan lingkungan sampai ke tingkat kelurahan agar bisa serinci mungkin nanti mengintegrasikan angkutan," kata Sigit.

Selain mengulangi proses lelang, Sigit pun mengambil langkah lainnya guna mempercepat proses penyusunan RITJ yakni dengan menambah sumber daya manusia (SDM).

"Kami membutuhkan tenaga tambahan karena terus terang yang kemarin itu kurang sekali. Tahun ini kami minta dua kali lipat untuk menambah SDM. Anggaran sebelumnya Rp2 miliar dan tahun ini naik menjadi Rp4,5 miliar," kata Sigit. (OL-3)