Pemerintah Pinjamkan Lahan ke IPPAT

PEMERINTAH Kota Bekasi meminjamkan lahan seluas 600 meter persegi di wilayah Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan ke Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) sebagai lokasi sekretariat. Upaya tersebut sebagai apresiasi pemerintah kota lantaran IPPAT telah menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) melalui kepengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Dari pada mereka beli ruko, lebih baik kita pinjam-pakaikan tanah untuk dibangun sekretariat nanti bisa diperpanjang (hak pakai) setiap lima tahun,” ungkap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, di Plaza Pemkot Bekasi, Selasa (2/4).

Menurut Rahmat, lahan yang disiapkan dapat langsung dimanfaatkan oleh IPPAT. Bahkan, nota kesepakatan bersama (MoU) atas rencana ini akan ditandatangi Senin (8/4) mendatang.

Di atas lahan tersebut, pemerintah telah mengantongi detail enginering design (DED) untuk bangunan dua lantai. Lahan yang ditawarkan Rahmat ini sekaligus mematahkan keinginan IPPAT yang berencana membangun sekretariat berbentuk ruko senilai Rp1,5 miliar.

“Kalau tadi katanya ada Rp1,5 miliar dibangun sendiri, itu (lahan di Margajaya) bisa jadi kantor IPPAT yang mungkin representatif,” ujar Rahmat.

Rahmat menjelaskan, skema pinjam-pakai lahan seluas 600 meter persegi ini merupakan bentuk sinergitas dengan pihak ketiga. Apalagi keberadaan IPPAT telah berkontribusi besar terhadap PAD Kota Bekasi.

Baca juga: Wali Kota Keluhkan Pendapatan Pajak

Ketua IPPAT Kota Bekasi Ade Ardiansyah menyambut baik tawaran yang disampaikan Rahmat Effendi. Dia menyatakan, bakal menindaklanjuti tawaran itu dengan meneken nota MoU dengan Pemerintah Kota Bekasi.

"Sebagai pengurus tentu kami mengapresiasi dan menyambut baik tawaran yang diberikan Bapak Wali Kota. Melalui tawaran yang disampaikan ini, kami berharap sinergitas dengan pemerintah daerah bisa terus terjalin baik,” kata dia.

Menurut Ade, IPPAT Kota Bekasi mengklaim telah berkontribusi kepada pemerintah setempat dengan menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp400 miliar lebih. Dana itu disetor ke pemerintah daerah dalam kepengurusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

“Pada 2018 lalu realisasinya Rp400 miliar untuk BPHTB, sedangkan tahun ini targetnya Rp500 miliar,” kata dia.

Ade menejlaskan, Kota Bekasi merupakan wilayah representatif untuk bisnis properti. Karena itu, dia optimis target yang dipatok pemerintah daerah sebesar Rp500 miliar tahun ini bakal terealisasi.

“Tiap tahun BPHTB yang disetor surplus terus yah sekitar 15 sampai 20 persen, karena proyeksi properti di Kota Bekasi sangat bagus,” tandas dia. (OL-7)