Headline
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis mengambil hampir separuh anggaran pendidikan.
PEMERINTAH Provinsi DKI telah mengusulkan tarif MRT sebesar Rp10.000 per kilometer dan LRT sebesar Rp6.000 beberapa waktu lalu. Namun, hingga kini, DPRD belum memutuskan besaran tarif yang disetujui.
Apabila tarif yang diusulkan disepakati, Pemprov DKI akan menganggarkan subsidi. Bahkan, Pemprov DKI memberikan subsidi pada tarif MRT dan LRT lebih dari 60%.
Rinciannya, masing-masing subsidi sebesar Rp21.659 untuk MRT dengan tarif Rp10.000 dan subsidi Rp31.659 untuk LRT dengan tarif Rp6.000. Jika kedua tarif itu resmi ditetapkan maka total subsidi MRT mencapai Rp572 miliar per tahun dan Rp327 miliar untuk LRT.
Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan masih menunggu keputusan dari kesepakatan DPRD mengenai tarif angkutan massal Moda Raya Terpadu (MRT). Akan tetapi, ia memastikan tarif yang ditetapkan bukan tarif flat.
"Kan begini. Tarif itu bukan tarif flat. Jadi ada yang di bawah Rp10.000, ada yang di atas Rp10.000. Tergantung anda dari mana mau ke mana," kata Anies Baswedan, Minggu (24/3).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengaku, penetapan tarif berdasarkan jarak antarstasiun merupakan langkah baru dan upaya mengubah kebiasaan yang pernah diputuskan pemerintah.
"Jadi ini bagian dari kebiasaan baru. Kita kebiasaannya tarifnya flat. Kalau (MRT) ini tarifnya berdasarkan stasiun. Anda naik dari stasiun mana, turun stasiun mana, harganya beda-beda," sebutnya.
Baca juga: Kartu MRT belum Bisa Digunakan
Dia tak memungkiri, apabila tarif rata-rata setiap stasiun berkisar di angka Rp10.000. Oleh karena itu, setiap penumpang yang naik dari stasiun sama dan turun di stasiun berbeda tentunya harganya akan bervariasi pula.
"Rata-rata Rp10 rupiah per kilometer. Ya nanti misalnya ya, anda naik dari Fatmawati, turun di Setiabudi. Itu harganya berbeda dengan kalau dari Fatmawati turunnya di Bundaran HI," lanjutnya.
Saat ditanya bocoran harga tarif yang akan ditetapkan DPRD DKI Jakarta besok, Anies mengaku berkomitmen menjaga etika dan keputusan yang resmi dari DPRD berdasarkan kesepakatan bersama.
"Nanti diumumkan. Kenapa saya tidak memberitahukan sekarang? Meskipun sudah disepakati, tapi belum diketok. Kesepakatannya sudah, nanti diketoknya hari Senin. Adabnya, etikanya ya diumumkan sesudah ditetapkan," paparnya.
Meski demikian, tarif yang diketahuinya sesuai dengan tarif yang akan diputuskan pimpinan DPRD DKI Jakarta. Dia minta masyarakat untuk bersabar hingga kepastian tarif resmi hari ini.
"Jadi saya ada tabel (harga) nya di kantong saya sekarang. Tabelnya ada dari setiap stasiun ada, tapi saya ingin jaga. Etikanya diumumkannya hari Senin," pungkasnya.(OL-5)
Dalam proyek LRT Jakarta fase 1B Stasiun Velodrome hingga Manggarai, Pemprov DKI telah mengalokasikan anggaran senilai Rp4,1 triliun dari APBD.
Saat pembangunan LRT Jakarta, aktivitas naik dan turun penumpang dialihkan sementara di halte Utan Kayu sisi kiri dan sisi kanan mulai 27 Juni 2025 - 27 Juli 2025.
Dishub DKI Jakarta juga menambah jam operasional layanan tiga angkutan umum tersebut. Kebijakan ini berlaku selama 24 jam pada 22 Juni 2025, mulai pukul 00.00 WIB hingga 23.59 WIB.
“Kebijakan penetapan tarif Rp1 ini juga didukung dengan perpanjangan jam operasional di sejumlah rute, khususnya untuk mendukung mobilitas warga dalam perayaan malam puncak HUT Jakarta,”
GUBERNUR Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa bergerak merancang sistem transportasi modern dengan menyiapkan pembangunan Light Rail Transit (LRT) di kawasan Surabaya.
DANY Rodrick, seorang guru besar dan ekonom terkenal dari International Political Economy at Harvard Kennedy School
Kebijakan tarif terbaru ini dijadwalkan mulai berlaku pada 7 Agustus 2025.
Kebijakan Donald Trump ini akan berlaku mulai 7 Agustus dan bertujuan mengubah sistem perdagangan internasional demi kepentingan ekonomi nasional Amerika Serikat.
Kebijakan tarif tersebut mulai berlaku pada 1 Agustus 2025 dan menjadi salah satu tarif terendah yang diberikan AS untuk negara di kawasan Asia Tenggara.
Kebijakan tarif sebesar 32% yang diterapkan secara resiprokal oleh pemerintah AS tentu akan berdampak terhadap daya saing produk Indonesia, khususnya komoditas ekspor unggulan.
Pemerintah memastikan bakal memakai sisa waktu yang ada untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat perihal tarif. Negosiasi akan dipimpin oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved