Headline
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Buruknya komunikasi picu masalah yang sebetulnya bisa dihindari.
Pemprov DKI Jakarta berupaya agar seni dan tradisi Betawi tetap tumbuh dan hidup.
WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik meminta agar Kesbangpol DKI Jakarta segera mencairkan dana bantuan partai politik atau dana banpol.
Dalam rapat bersama Komisi A DPRD DKI yang dihadiri jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) hari ini, Taufik menyebut kehadiran dana tersebut sangat dinantikan karena saat ini parpol sedang menghadapi hajatan besar yakni Pemilu 2019.
"Kita mau Pemilu ini. Kita butuh dana supaya bisa menghadapi Pemilu. Jangan sampai dana itu cairnya di akhir tahun," kata Taufik, Rabu (20/3).
Baca juga: Alokasi Banpol 2019 Naik 100%
Taufik menyebut jika dana banpol baru cair di akhir tahun, parpol akan sulit menggunakan dana tersebut serta terburu-buru dalam memberikan laporan.
"Sulit juga kita nanti laporannya kalau diberikannya telat," terangnya.
Ia juga menegaskan Kesbangpol harus menyosialisasikan kepada parpol jika ada prosedur yang harus dilakukan parpol guna mencairkan dana tersebut. Jangan sampai penyampaian informasi yang terlambat membuat parpol dirugikan.
"Ini kan hak kita nih. Bagaimana supaya bisa cair. Kalau memang harus buat proposal ya bersuratlah ke partai biar bisa dibuat. Kalau tidak ada surat pemberitahuan ya bagaimana bisa kita buat. Ya nggak akan cair itu duit," tegasnya.(OL-5)
Penyebab utama dari korupsi adalah mahalnya sistem politik untuk menjadi pejabat baik dari tingkat desa hingga presiden.
Selama parpol belum menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat, penambahan dana dari kas negara dinilai Jeirry belum penting dilakukan.
Pasalnya, masalah utama dalam pengelolaan dana partai selama ini adalah akuntabilitas dan transparansi. Selama parpol dan menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang kuat.
Ganjar mengungkapkan bahwa bantuan dana untuk partai bisa berasal dari berbagai sumber tak hanya terbatas pada APBN.
Taslim mengatakan saat ini parpol mendapat dana di bawah standar. Dia harap parpol diberi bantuan keuangan Rp10 ribu per surat suara sah.
KPU mengimbau peserta Pemilu 2024 untuk tak gunakan dana kampanye ilegal. Komisioner KPU RI Idham Holik mengemukakan akan ada sanksi pidana jika peserta pemilu menerima dana hitam.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved