Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) menilai kehadiran Moda Raya Terpadu (MRT) membuat Indonesia khususnya Jakarta memiliki peradaban baru. MRT, kata Jokowi, bisa membuat masyarakat Indonesia beralih membangun budaya baru dalam menggunakan transportasi umum.
"Terpenting ini adalah peradaban baru, membangun budaya baru, bagaimana mengantri, bagaimana masuk ke MRT dan tidak terlambat. Itu budaya baru, peradaban baru," ujar Jokowi saat menjajal MRT Jakarta, di Bundaran HI, Jakarta, Selasa (19/3).
Baca juga: Presiden Jajal MRT
Jokowi mengaku puas setelah menjajal MRT selama 30 menit. Selama berada di MRT itu, Jokowi memilih berdiri sambil mengobrol dengan para pejabat yang mendampinginya.
Jokowi juga senang dengan antusiasme masyarakat yang mencoba MRT sebagai pilihan baru berkendaraan umum di Jakarta. Bahkan, Jokowi menerangkan sempat kaget dikarenakan animo masyarakat yang luar biasa menyambut MRT.
“Saya kaget tadi terus terang, begitu sangat antusias, semuanya pengen nyoba. Kita senang MRT ini disambut masyarakat dengan begitu sangat antusias," kata Jokowi.
Dalam uji coba MRT kali ini, Jokowi ditemani sejumlah menteri Kabinet Kerja, seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Hadir juga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani, dan Wali Kota Bogor Bima Arya. (OL-6)
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengomentari uji materi Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7/2017 tentang Pemilihan Umum atau UU Pemilu yang dilayangkan dua advokat.
Penunjukan kerabat dekat Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, dalam jajaran manajemen anak perusahaan PT Pertamina (Persero) kembali menjadi perbincangan hangat di jagat maya.
INDONESIA Corruption Watch (ICW) mengkritik dukungan untuk melakukan revisi UU KPK yang dilontarkan oleh mantan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi.
Pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut keinginan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali ke Undang-Undang lama dinilai tidak lebih dari gimik politik.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved