Anggota TGUPP Bertambah, DPRD Pertanyakan Anggaran

WAKIL Ketua DPRD DKI Jakarta Mohammad Taufik merespon perubahan Pergub TGUPP yang tidak menyebutkan pembatasan anggota, hal ini berkaitan dengan anggaran yang lebih besar.

"Kalau nambah duitnya dari mana?" tanya Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta, Senin (11/3).

Saat ditanya asal anggaran dari ABBD-P, Taufik mengatakan pembahasan tentang hal tersebut tidak dilakukan dalam waktu dekat. Meskipun dia tak memungkiri ada usulan penambahan di tahun depan, namun tetap pembahasan bersama DPRD.

"APBD-P kan belum. Nambah kan dibahas di APBD dulu. Kecuali dia nggak mau digaji. Ya boleh aja nggak pakai anggaran APBD, kalau pakai anggaran APBD dibahas dengan DPRD," terangnya.

Taufik menolak mengomentari ketika ditanya soal anggaran tambahan TGUPP diambil dari dana operasional Gubernur. Apalagi total anggaran telah disetujui untuk anggota yang telah disepakati.

"Kemarin jumlahnya itu berapa. Itu (dana operasional gubernur) jangan nanya sama kita, bukan urusan kita itu," lanjutnya.

Baca juga: TGUPP Tanda Gubernur DKI tidak Percaya kepada SKPD

Taufik menegaskan, TGUPP juga mendapatkan uang transportasi sesuai anggaran yang telah disahkan.

"Ya kan dari APBD yang sudah disahkan, ada angkanya waktu itu. Angka segitu untuk sejumlah tertentu," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono juga menyoroti pergub baru yang memberikan ruang seluas-luasnya kepada Gubernur untuk merekrut orang ke dalam TGUPP.

“Yang jadi pertanyaan kontribusi apa yang sudah TGUPP berikan? Yang bisa jawab hanya Gubernur dan timnya. Namun, hingga saat ini kontribusi yang diberikan belum terlihat sama sekali oleh warga Jakarta,” kata Gembong.

Program rekrutmen Anies terhadap TGUPP juga dianggap menjadi masalah karena jumlah orang yang direkrut untuk TGUPP tidak sedikit sehingga ada rasa ketidakpercayaan Gubernur terhadap SKPD.

“Ini pertanda Gubernur tidak percaya dengan SKPD. Padahal, untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang harus melaksanakan ialah gubernur dan SKPD,” ujar Gembong.(OL-5)