Anies Minta Perombakan Pejabat Jangan Dipolitisasi

DPRD DKI Jakarta berencana membentuk Panitia Khusus unutk menyelidiki perombakan pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini.

Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan meminta, semua pihak untuk tidak berpikir secara politis terhadap kebijakan yang dilakukannya di lingkungan Pemprov DKI.

"Dan saya malah mengajak kepada semua, jangan ikuti cara berpikir politis dalam setiap pergantian di birokrasi," kata Anies di Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3).

Perombakan pejabat di lingkungan pemerintahan menurut Anies merupakan hal yang wajar. Namun, Ia juga tidak mempermasalahkan keputusan pembentukan Pansus yang dilakukan DPRD asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Ya Dewan boleh melakukan apa saja yang memang menjadi wewenangnya, kita hargai dan kita pun juga menjalankan proses itu dengan mengikuti tata kelola yang benar, yang baik," sebutnya.

Baca juga : Anies Rombak 1.125 Pejabat Pemprov DKI

Anies menegaskan, perombakan pejabat yang dilakukannya  berbeda dengan kebijakan pergantian pengurus partai atau anggota dewan.

"Kalau politisi ganti-ganti orang di partai, ya karena ada afiliasi. Orang yang terbiasa mengganti orang karena kepentingan, melihat pergantian karena proses rotasi, mutasi, yang normal jadi berpikirnya politis," lanjutnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mencontohkan di tubuh TNI, Polri, birokrasi, tentunya rotasi atau mutasi merupakan hal normal dan wajar yang dilakukan dalam sebuah pemerintahan.

"Jadi sesuatu yang rutin dikerjakan. Kemarin memang dikumpulkan jadi satu supaya efek perubahannya terasa. Kalau kita kerjakan sedikit-sedikit, maka dampak suasana barunya kurang, karena itu kita kumpulkan, prosesnya panjang, tapi dikumpulkan jadi satu," pungkasnya. (OL-8)