Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SUDAH lengkapnya berkas tersangka kasus hoaks 7 kontainer surat suara, membuat kasus itu pun siap untuk disidangkan.
Kepolisian pun bergerak cepat dengan menyerahkan tersangka MIK kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta yang akan menyiapkan berkas tuntutan tersangka.
"Tanggal 27 Februari kejaksaan memgirimkan surat P-21. Artinya bahwa berkas perkara tersangka MIK ini dinyatakan lengkap baik formil maupun materiil ya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Kamis (28/2).
Argo mengungkapkan, tersangka MIK mengaku dirinya menyebarkan berita tersebut berdasarkan salah satu postingan yang dilihatnya di media sosial Facebook..
Baca juga : Ini Motif Tersangka BBP Ciptakan Hoaks 7 Kontainer Kotak Suara Tercoblos
"Setelah lakukan pendalaman kembali tersangka tidak bisa menyampaikan siapa orangnya," lanjut Argo.
Bersama tersangka, pihak kepolisian juga menyerahkan dua amplop berisi barang bukti berupa potongan gambar (capture) postingan tersangka hingga seluler milik tersangka..
Diketahui, pada 2 Januari lalu, tersangka MIK menyebarkan hoaks tentang 7 kontainer yang berisi 80 juta surat suara ditemukan telah tercoblos di Tanjung Priok.
Dirinya menyebarkan informasi tersebut lewat media sosial hingga tersebar luas di seluruh jagad dunia maya. (OL-8)
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Lemahnya fungsi pengawasan dinilai menjadi titik krusial yang menghambat keberhasilan agenda reformasi Polri
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
SEJUMLAH kementerian dan lembaga negara membahas penguatan moderasi beragama.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved