Headline
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Pengibaran bendera One Piece sebagai bagian dari kreativitas.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota.
BADAN Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta menyebutkan Jakarta Selatan menjadi daerah yang paling banyak menyalahi aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK) Pemilihan Umum 2019.
"Ada 3.813 pelanggaran di Jakarta Selatan terkait pemasangan APK," kata Komisioner Bawaslu DKI, Puadi, yang ditemui pada acara pelatihan humas, protokoler, dan public speaking di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Selasa (26/2).
Puadi mengatakan bahwa terhitung periode 23 September 2018 hingga pertengahan Februari 2019 masa kampanye total ada 13.578 pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta.
Dia merinci pelanggaran yang terjadi di DKI Jakarta, yakni di Jakarta Pusat ada 3.323 pelanggaran, Jakarta Utara 582, Jakarta Selatan 3.813, Jakarta Barat 2.673, Jakarta Timur 3.161, dan Kepulauan Seribu 26 pelanggaran.
Baca juga: Cawagub Ditolak FBR, PKS Akui Sudah Berkomunikasi
"Pelanggaran yang paling banyak dilakukan itu pemasangan APK di pohon dan tiang listrik. Kebanyakan APK yang terpasang di pohon dan tiang listrik yang sudah kita tertibkan," ujarnya.
Puadi menegaskan juga bahwa ada calon legislatif di Jakarta Barat yang kampanye di tempat pendidikan.
"Beberapa peserta pemilu, terutama caleg yang sudah berkekuatan hukum tetap di pengadilan yang nantinya akan didiskualifikasi dan dicoret namanya," kata dia.
Kebijakan pemasangan APK sendiri sudah diatur oleh KPU seperti yang tertuang dalam Pasal 31 Ayat kedua Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
Dalam peraturan tersebut dituliskan bahwa APK tidak boleh diletakkan di beberapa tempat, seperti di lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan. (OL-1)
Minecraft adalah permainan yang dikenal dengan pembaruan terus-menerus yang membawa fitur baru, perbaikan, dan peningkatan gameplay.
Penertiban ini dilakukan sebagai langkah menciptakan suasana yang tertib dan damai,
Tim gabungan, dari Satpol PP, KPU, Bawaslu, dan Polresta Yogyakarta, menurunkan alat peraga kampanye (APK) di wilayah Kota Yogyakarta memasuki masa tenang
Memasuki masa tenang, Bawaslu dan KPU Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, melakukan kegiatan pembersihan alat peraga kampanye (APK) pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024
Bawaslu harus peka dan jangan melulu menunggu kondisi laporan dari masyarakat.
AMPG Golkar melakukan patroli ke semua lokasi rawan perusakan alat peraga kampanye pasangan calon (paslon) RIDO di Jakarta Selatan.
Putusan MK soal kewenangan Bawaslu memutus pelanggaran administrasi Pilkada, pembentuk UU dapat segera merevisi UU Pilkada.
MK mengatakan selama ini terdapat perbedaan atau ketidaksinkronan peran Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi pemilu dengan pelanggaran administrasi pilkada.
Titi Anggraini mengatakan putusan tersebut telah menegaskan tidak lagi terdapat perbedaan antara rezim pemilu dengan rezim pilkada.
Pengalaman dari Pemilu 2024 menunjukkan betapa tingginya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran.
Demokrasi tidak bisa dipisahkan dari politik karena sesungguhnya politik adalah bagian yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari
Bagja tetap mengimbau Bawaslu Sulawesi Selatan dan Kota Palopo untuk mengawasi setiap potensi terjadinya praktik haram tersebut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved