Presiden Ancam Cabut Bansos Bila Disalahgunakan

PRESIDEN Joko Widodo  bersama Menteri Sosial Agus Gumiwang, menyalurkan bantuan sosial , kepada 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Stadion Laga Tangkas, Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jumat (22/2) sore.

Bansos yang disalurkan itu berupa, bansos non tunai Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Rastra

Kepada seluruh penerima manfaat, Jokowi mewanti-wanti agar berhati-hati dalam menggunakan bansos tersebut. Karena, bansos akan dicabut jika disalahgunakan.

Jokowi menegaskan, penggunaan bansos harus tepat karena penyaluran tahap kedua baru akan disalurkan awal bulan April mendatang

"Masih satu bulan lebih. Jadi harus hati-hati dan tepat. Tapi yang paling penting anggaran PKH itu ada. Akan dikirimkan terus. Gunakan sesuai. Untuk beli seragam sekolah, beli buku sekolah, untuk anak kita, biar gizinya bagus, sehat. Kalau ketahuan disalahgunakan bisa dicabut. Seperti untuk beli rokok, itu benar-benar tidak boleh,"kata Presiden

Mensos Agus mennambahkan, peserta yang hadir dalam penyaluran bansos itu sebanyak 1.913 orang yang terdiri dari 500 ketua kelompok PKH perwakilan dari 40 kecamatan se-Kabupaten Bogor dan 1000 KPM PKH-BPNT yang berasal dari 5 kecamatan yakni Kecamatan Babakan Madang, Bojong Gede, Cibinong, Citeureup, Sukamakmur. Sisanya yakni 413 orang merupakan SDM PKH dan BPNT.

Baca juga : Rawan Diselewengkan, Satgas Pengawasan Bansos Dibentuk

Mensos mengungkapkan, untuk anggarran PKH saat ini sudah disiapkan sebesar Rp34,4 triliun, naik hampir dua kali lipat dari anggaran tahun lalu yang tercatat Rp19,2 triliun.

Peningkatan tersebut seiring dengan perubahan skema bantuan yang semula flat, sekarang menjadi non flat atau bervariasi.

Mensos Agus menjelaskan, indeks bantuan sosial PKH 2019, disesuaikan dengan beban kebutuhan keluarga, pada aspek kebutuhan, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial.

Kemudian, lanjutnya, untuk jadwal penyaluran bantuan PKH pada tahun 2019 pun dimajukan. "Sekarang penyalurannya sudah dimajukan. Tahapan pertama Januari, kedua April, ketiga Juli dan yang terakhir Oktober," katanya.

Realisasi penyaluran bantuan sosial PKH tahap I secara nasional hingga 21 Februari sudah mencapai 99,72 persen. Sedangkan untuk penyaluran BPNT pada  2019 akan diperluas dari 10,3 juta KPM ke 15,6 juta KPM.

"Saat ini kami sedang dalam rangka persiapan perluasan transformasi tersebut," katanya.

Adapun besaran bantuan yang diterima KPM BPNT adalah Rp110 ribu per bulan. Penyalurannya dilakukan tanggal 25 setiap bulannya.

Mensos menyebut, untuk penyaluran BPNT pertama tahun ini telah mencapai 100%. Pada tanggal 25 Februari nanti, akan dilakukan penyaluran BPNT tahap kedua.

"Khusus untuk Kabupaten Bogor, kami sudah menyelesaikan penyaluran BPNT tahap kedua," kata mensos.

Realisasi penyaluran pemanfaatan BPNT secara nasional pemanfaatannya pada 2018 mencapai 90,15%. Sementara realisasi pemanfaatan atau belanja BPNT secara nasional khusus di bulan Januari 2019 mencapai 70,84%.

"Jadi artinya, masih menabung sedikit dari bantuan bapak,"katanya.

Berkaitan dengan BPNT, hasil survei dari Bill Gate Foundation yang dirilis pada pertengahan Januari lalu, menyatakan bahwa 95% penerima BPNT merasa puas dengan penyelenggaraan program BPNT ini.

Mayoritas KPM menilai bahwa program BPNT lebih baik dari program raskin atau rastra. Baik dari kualitas pangan, maupun waktu pencairan bantuan dan kuantitas bantuannya. (OL-8)