Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor menggelar rapat akhir tahun membahas mengenai perkiraan keadaan calon anggota legislatif baik DPR RI DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten dalam pemenangan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Presiden 2019.
Dalam rapat yang digelar Jumat (28/12) tersebut, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor, Ade Ruhandi atau akrab disapa Jaro Ade, mengungkapkan, rapat kali ini membahas strategi pemenangan Partai Golkar di Pileg 2019 nanti, serta pemenangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor 01 Joko Widodo dan KH Ma'ruf Amin.
"DPD Partai Golkar sudah siap dalam memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 ini, hal itu pun tentu atas utusan dari Ketum DPP Golkar Pak Airlangga Hartarto yang menginstruksikan agar Partai Golkar bisa menang dalam pemilu ini," imbuhnya.
Selain itu, dia meminta doa dan dukungan dari kader Partai Golkar, terkait gugatan yang sudah diterima oleh penggugat tim advokasi Jaro Ade-Ingrid Kansil atas nomor surat RELAAS Perkara NO 304/Pdt.G/2018/PN.Cbi. yang akan dilaksanakan pada Selasa 8 Januari 2019 pukul 9.00 WIB.
"Kebenaran harus ditegakkan, insya Allah, Allah akan membimbing kita yang benar, dan menunjukkan mana yang salah," imbuhnya.
Hal itu pun langsung mendapat dukungan dari para Ketua PK Golkar kecamatan dan anggota DPD Partai Golkar Kabupaten Bogor.
Ketua Bapilu Arman Salam menambahkan, hasil pleno akhir 2018 amanat hasil rapat meminta, agar Ketua Umum DPP Golkar untuk turun langsung memenangkan Pileg dan Pilpres 2019 ini, seperti 2014.
"Lewat kepemimpinan Airlangga, Golkar bisa menang di Kabupaten Bogor," tandasnya. (RO/OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved