Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Majelis Pimpinan Nasional (MPN) Pemuda Pancasila (PP), KPH Japto S Soerjosemarno, mengajak seluruh elemen bangsa untuk menghentikan menjelek-jelekkan pemerintah yang tengah membangun Indonesia maju dan sejahtera.
"Jangan lagi menjelek-jelekkan pemerintah. Kalau misalnya ekonomi kurang bagus, kita harus bantu menyelesaikannya," kata Japto saat memberikan sambutan Rakornas MPN Pemuda Pancasila di kawasan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Cipayung, Jakarta Timur, Jumat (21/12).
Japto juga mengingatkan seluruh anggota Pemuda Pancasila agar ikut mengawal hajat besar bangsa Indonesia, yakni Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilu Legislatif (Pileg) 2019.
Menurut Japto, banyak anggota PP yang mencalonkan diri sebagai caleg di hampir semua parpol peserta Pemilu 2019.
"Anggota PP memang tidak ke mana-mana. Tapi, anggota PP ada di mana-mana," ujar Japto.
Dia menambahkan, membela pada hakikatnya bukan hanya menggunakan senjata, tetapi dengan kemampuan yang dimiliki. Misalnya, kemampuan bidang hukum, bidang ekonomi, dan bidang-bidang lainnya yang positig untuk bangsa serta negara.
“Bela negara bukan berkoar-koar menjelek-jelekan pemerintah. Bangsa kita ini kolektif dan gotong royong,” ungkapnya.
Disisi lain, Japto menyesalkan suhu politik yang makin memanas menjelang pencoblosan Pemilu 2019. “Pemilu seperti momok menakutkan, seperti mau perang. Harusnya dibikin kondusif,” tutur Japto.
Sementara, Menteri Pertahanan (Menhan), Ryamizard Ryacudu menegaskan, Pancasila harus dipertahankan sama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mendukung ideologi negara, sampai kapan pun. “Kita ini harus membuat damai. Bukan menakutkan perang-perangan,” tegasnya.
Karena itu, mantan KASAD itu mendorong, seluruh anggota Pemuda Pancasila ikut menciptakan Pemilu yang damai.
"Pemilu bukan hal yang menakutkan. Mari kita sama-sama menyambut Pemilu dengan gembira," kata Ryamizard. (OL-1)
Surat dari DPP PDIP dibutuhkan untuk menyelesaikan perbedaan tafsir terkait penetapan caleg yang sudah meninggal pada Pamilu 2019. Dia juga menjelaskan surat balasan dari MA.
Yasonna keluar dari Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 16.45 WIB. Jalur pulang dia berbeda dengan saksi lainnya.
Sidang akan digelar pada hari Senin (24/2) pukul 13.30 WIB di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan.
Selain itu, Jokowi mengatakan, NasDem selalu konsisten mendukung dirinya saat bersama Jusuf Kalla maupun kini dengan KH Ma'ruf Amin.
Revisi UU Pemilu perlu disegerakan agar penyelenggara pemilu mempunyai waktu yang cukup dalam melakukan proses sosialisasi dan tahapan Pemilu 2024.
Peserta sekolah legislatif akan mendapatkan berbagai materi pelajaran tentang kedewanan sebanyak 40%, kepartaian 30%, dan pembangunan karakter 30%
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved