Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
MUSYAWARAH Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada 15-17 Mei di Bali, selain menjadi ajang memilih ketua umum, juga diprediksi sebagai ajang konsolidasi politik jelang Pemilu 2019 mendatang.
Pengamat Komunikasi Politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio berpendapat meski delapan nama calon berpeluang menjadi ketua umum, namun terpilihnya ketua umum nanti tidak akan lepas dari campur tangan pemerintah. Pasalnya, kata Hendri, Munaslub tersebut juga menjadi penentu arah politik pada pemilu 2019, yakni kepentingan Presiden Joko Widodo yang akan kembali maju menjadi calon Presiden.
“Ketua umum ditentukan bukan hanya pemilik suara, tapi juga keinginan pemerintah karena Munaslub bukan hanya untuk Golkar tapi juga arah politk 2019, arah politik Presiden Jokowi ke depan karena kemungkinan maju lagi,” ujar Hendri dalam diskusi Jalan Panjang Rekonsiliasi Golkar di Jakarta, Minggu (8/5).
Hendri menyebut, dua calon ketua umum yang kemungkinan besar disukai Presiden adalah Ketua DPR Ade Komarudin dan Ketua Fraksi DPR Golkar Setya Novanto. Untuk Setya, Hendri menyebut selain mantan Ketua DPR mempunyai sumber dana yang melimpah, sisi lain yang membuat pihak Istana condong memilihnya karena Setya lebih mudah dikontrol dengan berbagai kasus yang membayanginya diantaranya kasus Papa Minta Saham, adapun Akom disukai karena kepribadiannya yang santun dan dikenal bersih.
Lebih lanjut, Hendri mengatakan, kepentingan utama pemerintah yakni Presiden Jokowi terhadap ketua umum terpilih nantinya adalah mampu membawa Golkar bahu membahu bersama PDIP untuk mengusungnya dalam Pemilu 2019.
"Hasil ini (ketum terpilih) penting terutama pencalonan Jokowi nanti, bila mampu menyolidkan PDIP dan Golkar dalam satu gerbong, hampir pasti (Jokowi) terpilih lagi,” tukasnya.
Di tempat yang sama. calon Ketua Umum Golkar Aziz Syamsudin mengungkapkan jika seluruh caketum telah bersepakat untuk melakukan rekonsiliasi vertikal yakni mendukung pemerintahan Jokowi sesuai dengan keputusan Rapimnas. Untuk itu, kata Aziz, momentum rekonsiliasi dalam Munaslub nantinya adalah bentuk penguatan seluruh kandidat untuk berkomitmen mendukung pemerintahan, baik yang terpilih menjadi ketum ataupun tidak.
“Momentum rekonsiliasi adalah bentuk penguatan bagi seluruh kandidat untuk berkomitmen mendukung pemeritahan,” tegas Aziz.
Dalam rekonsiliasi horizontal, para caketum nantinya juga akan menjaga hubungan baik dengan 10 parpol yang kini berada di parlemen. Pendekatan tersebut penting, agar segala produk UU yang dihasilkan, dan juga sistem pengawasan dan anggaran berjalan dengan efektif untuk mendukung program nawa cita pemerintah.
“Golkar mendukung dan berperan aktif untuk percepatan program nawa cita pemerintah untuk mesejahterakan masyarakat,” tukasnya. (OL-2)
Bupati Pati, Sudewo, jalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dalam penggeledahan rumah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Pati, Riyoso.
KPK periksa 14 saksi kasus pemerasan yang menjerat Sudewo. Penyidik dalami penyerahan uang melalui koordinator kepala desa.
Korupsi Pati, Bupati Sudewo, pemerasan bupati pati, Perangkat Desa Pati, KPK, Sunarwi, Syaiful Arifin, OTT Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri komunikasi antara Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin (ALB) dengan Sudewo (SDW) saat masih menjabat sebagai Bupati Pati.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga mantan Bupati Pati, Sudewo (SDW), melakukan pengondisian sejumlah proyek di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, dengan melibatkan timsesnya.
KPK memanggil 12 saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengisian jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved