Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGARAN yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat minim. Padahal, BPBD harus menangani bencana yang berpotensi terjadi di 16 kecamatan.
Plt Kepala Pelaksana BPBD Bandung Barat, Asep Sehabudin menjelaskan, anggaran kebencanaan yang disiapkan untuk penanganan bencana
alam dan penyiapan logistik hanya sebesar Rp3 miliar.
"Dari sisi anggaran itu sangat kecil karena selain harus membeli logistik kebencanaan seperti terpal dan karung, kita juga harus melakukan sosialisasi dan mitigasi bencana," kata Asep, Jumat (19/1).
Ia mengaku, dengan anggaran yang minim ini tentu tidak sebanding dengan
kondisi bentang wilayah, mengingat Bandung Barat sangat luas dan banyak
wilayah rawan bencana.
"Anggaran itu tentu tidak ideal karena wilayah kita luas dan rawan bencana. Mestinya anggarannya bisa lebih dari Rp 3 miliar untuk menyediakan stok logistik yang memadai," ujar Asep.
Untuk menutupi kekurangan anggaran, dia menyatakan, pihaknya berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Pemprov Jabar dan mengandalkan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT).
"Terkait anggaran kebencanaan sebetulnya tidak ada istilah ideal, karena bencana itu sifatnya mendadak. Yang penting kesiapsiagaan saja, termasuk kesiapan kas daerah, jadi kalau mendesak anggarannya ada pakai BTT," terangnya.
Walaupun terkendala anggaran, lanjut Asep, stok logistik kebencanaan untuk tahun ini masih aman dan bisa digunakan untuk menangani bencana alam selama musim hujan yang bisa memicu banjir dan longsor.
"Kalau misalnya nanti kurang, kita bisa meminta bantuan BNPB dan Provinsi. Jadi, walaupun anggaran kita kecil, penanganan bencana masih aman," ungkapnya.
Seperti diketahui, BPBD mencatat ada 11 kecamatan di Bandung Barat rawan bencana hidrometeorologi di antaranya Rongga, Gununghalu, Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisarua, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah.
Bencana yang mengancam masyarakat pada musim hujan biasanya banjir,
tanah longsor dan angin kencang. (SG)
TIM gabungan menertibkan bangunan liar yang berdiri di sepanjang bantaran Sungai Citarum khususnya di wilayah RT 01/09 Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (11/2).
Untuk update terbarunya, di hulu Sungai Cileungsi pada pukul 19.20 WIB TMA berada diketinggian 410 sentimeter yang memiliki batas normalnya 100 sentimeter.
Proses eksekusi terhadap aset seluas 493 meter persegi tersebut berlangsung kondusif
Penanman jagung dilaksanakan bekerja sama dengan PT Nusa Farm Indonesia
Ada perbedaan penanganan dugaan korupsi rumah dinas DPRD Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu.
Tidak boleh ada warga masyarakat yang tidak mampu, yang tidak dibantu, yang tidak di-backup oleh Pemda
Kegiatan ini diikuti oleh peserta dari berbagai perguruan tinggi dan institusi, dengan partisipasi mahasiswa dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Zimbabwe, Somalia, dan Aljazair.
Tahun ini, The Papandayan kembali mengajak masyarakat Bandung menikmati kehangatan tersebut melalui Pasar Ramadan di Pago Restaurant
Imlek adalah tentang kebersamaan, tentang duduk satu meja dengan orang-orang terkasih, menikmati hidangan istimewa, dan menciptakan kenangan yang berarti.
SATUAN Lalu Lintas Polresta Cirebon melakukan pendataan dan pengecekan kondisi jalan di wilayah hukum mereka.
HARGA sejumlah komoditas pangan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, merangkak naik mendekati Ramadan 1447 Hijriah.
KEINDAHAN alam Jawa Barat mampu mengundang wisatawan dalam dan luar negeri untuk datang.
Nasabah tidak perlu ramai-ramai datang ke BPR Bank Cirebon. Mereka diminta untuk menyiapkan dokumen persyaratan
Ramp check kendaraan angkutan umum dan barang dipusatkan di kawasan Terminal Pasirhayam, Selasa (10/2). Tim juga melakukan tes urine serta memeriksa kondisi kesehatan para pengemudi.
TPST Utama ditargetkan bisa mengolah sampah 10-15 ton setiap harinya dengan sistem teknologi Refuse Derived Fuel (RDF).
Farhan melarang rumah sakit menolak pasien, khususnya dalam masa transisi penataan kepesertaan jaminan kesehatan.
Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah provinsi dalam memperkuat perlindungan hingga meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Cianjur, Jawa Barat, mengeklaim sudah mengambil alih pembiayaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yang dinonaktifkan pemerintah pusat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved