Krisis Personel, Panglima IDF Peringatkan Militer Israel Terancam Kolaps

KEPALA Staf Angkatan Pertahanan Israel (IDF), Letnan Jenderal Eyal Zamir, mengeluarkan peringatan keras mengenai ancaman keruntuhan internal militer akibat krisis kekurangan personel yang akut. Dalam rapat kabinet keamanan pada Rabu (25/3) waktu setempat, Zamir menegaskan bahwa tanpa solusi legislatif yang cepat, militer tidak akan mampu menjalankan misi rutinnya.

“Saya mengibarkan 10 bendera merah sebelum IDF runtuh dengan sendirinya,” ujar Zamir sebagaimana dikonfirmasi oleh The Jerusalem Post.

Zamir mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan undang-undang wajib militer baru, aturan tugas cadangan, serta perpanjangan masa dinas wajib. 

Baca juga : Mantan Pentolan IDF Ditangkap akibat Skandal Video Penyiksaan Tahanan Palestina

“IDF sekarang membutuhkan undang-undang wajib militer, undang-undang tugas cadangan, dan undang-undang untuk memperpanjang masa dinas wajib,” desaknya. “Tidak lama lagi, IDF tidak akan siap untuk misi rutinnya dan sistem cadangan tidak akan mampu bertahan.”

Zamir telah mengeluarkan peringatan serupa dalam beberapa bulan terakhir. Pada bulan Januari, ia mengirimkan surat yang ditujukan kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pejabat senior lainnya, memperingatkan bahwa kekurangan tentara dapat membahayakan kesiapan militer dalam waktu dekat.

Sumber internal IDF mengungkapkan kekhawatiran mendalam bahwa kekosongan personel ini menciptakan celah keamanan yang besar di titik-titik krusial seperti perbatasan Gaza, Libanon, Suriah, dan Tepi Barat. Sejak pecahnya perang dengan Hamas pada Oktober 2023, militer melaporkan kekurangan sedikitnya 12.000 tentara akibat tekanan konflik yang terus meluas.

Baca juga : 19 Mantan Kepala Pertahanan dan Intelijen Israel Tuntut Diakhirinya Perang Gaza

Krisis ini juga dipicu belum adanya regulasi yang secara signifikan meningkatkan wajib militer bagi komunitas ultra-Ortodoks (Haredi). Meskipun pada Juni 2024, Pengadilan Tinggi Israel memutuskan tidak ada dasar hukum bagi pengecualian menyeluruh terhadap pelajar yeshiva dari wajib militer, diperkirakan sekitar 80.000 pria ultra-Ortodoks berusia 18 hingga 24 tahun yang memenuhi syarat untuk dinas militer belum mendaftar.

Pemerintahan Netanyahu sempat mendorong rancangan undang-undang kontroversial terkait wajib militer Haredi. Namun, Kritikus menilai rancangan undang-undang yang diajukan pemerintahannya sejauh ini hanya langkah politik untuk menjaga koalisi sayap kanan tetap utuh, alih-alih menyelesaikan krisis kekurangan tentara secara efektif.

Tanpa penambahan pasukan yang signifikan, militer Israel diprediksi akan menghadapi kegagalan operasional dalam waktu dekat. (The Times of Israel/The Jerusalem Post/B-3)