Pemerintah Wajib Lindungi 58.873 Jemaah Umrah Indonesia di Timur Tengah

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta pemerintah melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di kawasan Timur Tengah segera mengambil langkah darurat guna menjamin keselamatan ribuan jemaah umrah asal Indonesia yang terdampak eskalasi konflik regional.

"Perlindungan warga negara Indonesia harus menjadi prioritas utama. Hal ini mencakup memastikan kondisi keamanan jemaah, ketersediaan dukungan logistik, serta akses terhadap informasi yang jelas dan terpercaya," ujar Maman.

Desakan tersebut muncul menyusul meningkatnya ketegangan di Timur Tengah setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Dampak dari situasi ini antara lain penutupan sejumlah wilayah udara yang menyebabkan sebagian jemaah Indonesia tertahan di bandara transit.

Baca juga : Eskalasi Konflik Timur Tengah, Kemenhaj Pantau Ketat Keselamatan 58.873 Jemaah Umrah

Untuk menghadapi situasi tersebut, Maman mendorong pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor yang melibatkan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta Kementerian Perhubungan. Menurutnya, sinergi antarinstansi diperlukan guna merumuskan langkah mitigasi yang konkret.

"Langkah tersebut penting untuk mengantisipasi dampak lanjutan, seperti kemungkinan pengalihan rute penerbangan hingga penyediaan akomodasi sementara bagi jemaah yang tertahan di negara transit," tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta pemerintah segera melakukan pendataan terhadap jemaah yang terdampak, menyediakan bantuan logistik, serta menyiapkan skema pemulangan yang aman apabila kondisi memungkinkan.

Baca juga : Tingkatkan Kualitas Layanan Umrah dan Pengalaman Spiritual Jemaah

Maman turut menekankan pentingnya pembentukan pusat informasi resmi satu pintu guna mencegah kepanikan keluarga jemaah di Tanah Air. Ia menilai pemerintah perlu secara aktif memberikan pembaruan informasi secara berkala agar masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi.

Di sisi lain, penyelenggara perjalanan umrah diimbau untuk meningkatkan koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri agar pendampingan terhadap jemaah tetap optimal. Sementara itu, para jemaah diminta untuk tetap tenang serta mengikuti arahan dari otoritas setempat dan perwakilan RI.

Komisi VIII DPR RI memastikan akan terus memantau perkembangan situasi hingga seluruh warga negara Indonesia dipastikan dalam kondisi aman.

Sebelumnya, Kementerian Haji dan Umrah menyatakan terus memonitor kondisi jemaah Indonesia di Arab Saudi di tengah meningkatnya konflik Iran vs AS dan Israel. Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Pengelolaan Umrah dan Haji Khusus (SISKOPATUH), sekitar 58.873 jemaah umrah Indonesia masih berada di wilayah tersebut. Kementerian juga mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan sementara waktu.

Ketegangan di kawasan meningkat setelah Israel melancarkan serangan ke Iran pada 28 Februari 2026, yang kemudian diikuti operasi militer Amerika Serikat. Situasi tersebut memicu aksi saling serang di sejumlah wilayah Timur Tengah.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri menyatakan terus memantau perkembangan situasi dan membuka peluang langkah diplomatik guna meredakan ketegangan. (Ant/E-3)