Indonesia dan 6 Negara Muslim Resmi Bergabung dalam Dewan Perdamaian

PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump meluncurkan inisiatif diplomatik baru berskala besar yang dinamakan "Board of Peace" (Dewan Perdamaian). Melalui pernyataan bersama, tujuh negara termasuk Indonesia, Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Qatar menyatakan resmi bergabung dalam lembaga tersebut.

Langkah ini menyusul konfirmasi partisipasi Israel yang telah dilakukan sebelumnya. Meski Trump mengklaim badan ini bertujuan membantu mengakhiri perang di Gaza dan mengawasi rekonstruksi, piagam organisasi tersebut justru tidak menyebutkan wilayah Palestina dan terlihat dirancang untuk menggantikan fungsi-fungsi tertentu dari PBB.

Dukungan Negara Muslim dan Respon Vladimir Putin

Negara-negara mayoritas Muslim yang bergabung menegaskan bahwa partisipasi mereka bertujuan untuk memperkuat gencatan senjata permanen di Gaza, mendukung rekonstruksi, serta memajukan apa yang mereka sebut sebagai "perdamaian yang adil dan langgeng".

Baca juga : Amerika Imingi Rp28 T jika Indonesia Hubungan dengan Israel

Di sela-sela Forum Ekonomi Dunia (WEF) di Swiss, Trump mengklaim Presiden Rusia Vladimir Putin telah menerima undangannya. "Dia diundang, dia telah menerima. Banyak orang telah menerima," ujar Trump.

Namun, Kremlin memberikan respon yang lebih hati-hati. Melansir Reuters, Putin menyatakan undangan tersebut masih dipelajari. Putin menyebut Rusia siap menyediakan dana sebesar US$1 miliar dari aset Rusia yang dibekukan, namun ia memandang dewan ini terutama relevan bagi urusan Timur Tengah saja.

Struktur Organisasi dan Penolakan Internasional

Dewan Perdamaian memiliki aturan main yang unik. Negara anggota diberikan masa jabatan tiga tahun yang dapat diperbarui, sementara kursi permanen tersedia bagi mereka yang menyumbang US$1 miliar. Donald Trump  menjabat sebagai ketua sekaligus perwakilan AS, dengan wewenang penuh untuk menunjuk anggota dewan eksekutif.

Baca juga : Polisi Wanti-Wanti bagi Penjemput Rizieq Shihab

Hingga saat ini, beberapa negara seperti Uni Emirat Arab, Hungaria, dan Vietnam telah mendaftar. Sementara itu, Vatikan melalui Kardinal Pietro Parolin menyatakan Paus Leo masih membutuhkan waktu untuk mempertimbangkan undangan tersebut.

Namun, tidak semua pihak menyambut baik. Perdana Menteri Slovenia, Robert Golob, secara tegas menolak undangan tersebut karena dianggap "mengganggu tatanan internasional yang lebih luas secara berbahaya."

Ketegangan dengan Israel dan Masa Depan Gaza

Meski Israel telah bergabung, kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan ketidakpuasannya terhadap komposisi Dewan Eksekutif Gaza yang mencakup perwakilan Turki dan Qatar. Media Israel menyebut penunjukan ini dilakukan "di luar kendali Israel".

Di lapangan, situasi tetap rapuh. Meskipun kesepakatan fase pertama mencakup pertukaran sandera dan bantuan kemanusiaan, lebih dari 460 warga Palestina dilaporkan tewas dalam serangan Israel sejak gencatan senjata berlaku. Sebaliknya, militer Israel melaporkan tiga tentaranya tewas dalam serangan Palestina di periode yang sama.

Hambatan besar masih membayangi fase kedua, terutama karena Hamas menolak melucuti senjata tanpa adanya negara Palestina yang merdeka, sementara Israel belum berkomitmen untuk menarik diri sepenuhnya dari Gaza. (BBC/Z-2)