1.500 Tentara Disiagakan Hadapi Protes Deportasi Massal Trump di Minnesota

GELOMBANG ketegangan menyelimuti Minnesota seiring laporan disiagakannya 1.500 tentara untuk dikirim ke negara bagian tersebut. Langkah ini diambil di tengah meningkatnya protes warga terhadap kebijakan deportasi massal yang digalakkan Presiden Donald Trump, yang kini memicu pertarungan sengit antara pemerintah federal dan otoritas lokal.

Di jalanan "Twin Cities" (St. Paul dan Minneapolis), warga sipil mulai membentuk kelompok pengawas untuk memantau agen Imigrasi dan Bea Cukai (ICE). Salah satu relawan yang menggunakan nama samaran Sunshine, mengaku rutin membuntuti mobil patroli ICE demi mencegah potensi pelanggaran hak asasi.

"Kami memiliki hak hukum untuk berkendara di jalanan kota kami sendiri dan mengamati mereka (agen ICE), namun mereka tampaknya lupa akan hal itu," ujar Sunshine.

Baca juga : Protes ICE Out, Ribuan Warga AS Tuntut Keadilan bagi Renee Good

Eskalasi Konflik dan Penembakan Ikonik

Ketegangan di Minneapolis memuncak pasca penembakan fatal terhadap warga lokal, Renée Nicole Good, 37, oleh agen ICE pada 7 Januari lalu. Pemerintah Trump mengklaim agen tersebut bertindak membela diri, namun otoritas Minnesota berpendapat korban tidak memberikan ancaman saat mencoba pergi. Kasus ini kini tengah dalam penyelidikan FBI.

Pasca insiden tersebut, kekerasan kembali pecah saat seorang agen federal menembak kaki seorang migran asal Venezuela yang dituduh menyerang petugas dengan sekop. Namun, pihak keluarga membantah klaim tersebut dan menyatakan penembakan terjadi di depan pintu rumah, bukan dalam perkelahian di jalan.

Pertarungan Politik dan Ancaman Militer

Minneapolis menjadi kota kelima yang ditargetkan dalam operasi deportasi terbesar dalam sejarah AS. Kebijakan ini mendapat dukungan kuat dari basis pendukung "Maga", namun memicu kecaman luas di kota-kota yang dipimpin Demokrat.

Baca juga : Sekretaris DHS Kristi Noem Bela Penembakan di Minneapolis: Itu Adalah Tindakan Terorisme Domestik

Presiden Trump melalui media sosial menyebut para pengunjuk rasa sebagai "pengkhianat dan pengacau." Ia bahkan mengancam akan memberlakukan Insurrection Act, undang-undang abad ke-19 yang mengizinkan pengerahan militer aktif untuk penegakan hukum domestik guna memadamkan perlawanan kota tersebut.

Di sisi lain, Departemen Kehakiman telah membuka penyelidikan kriminal terhadap Gubernur Minnesota Tim Walz dan Wali Kota Minneapolis Jacob Frey, dengan tuduhan menghalangi operasi federal. Walz membalas dengan menuding Trump "mempersenjatai sistem peradilan untuk menyerang lawan politik."

Profiling Rasial dan Ketakutan Warga

Relawan pengawas melaporkan adanya praktik racial profiling oleh agen federal, meski hal ini dibantah keras oleh pemerintahan Trump. Para pengamat seperti Misko menceritakan pengalaman traumatis saat kendaraannya dikepung agen bersenjata laras panjang.

Krisis ini semakin dalam dengan posisi Minnesota sebagai rumah bagi komunitas imigran Somalia terbesar di AS. Meskipun mayoritas adalah warga negara AS, retorika keras presiden terhadap komunitas tersebut telah memperlebar jurang permusuhan di tengah masyarakat.

Dengan ancaman pengerahan pasukan militer yang semakin nyata, Minnesota kini berada dalam cengkeraman krisis multidimensi yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. (BBC/Z-2)