Indonesia Terpilih Jadi Presiden Dewan HAM PBB 2026, Ukir Sejarah di Jenewa

INDONESIA kembali menorehkan tinta emas dalam kancah diplomasi internasional. Wakil Tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Duta Besar Febrian A. Ruddyard, secara resmi terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB untuk periode 2026.

Terpilihnya Indonesia dalam pemilihan yang berlangsung di Markas PBB Jenewa, Swiss, Jumat (9/1/2026) waktu setempat ini menandai momen bersejarah. Posisi ini sekaligus mengukuhkan peran strategis Indonesia sebagai "bridge builder" atau jembatan dialog di tengah polarisasi isu HAM global yang kian tajam.

Momentum Asia-Pasifik

Sesuai dengan mekanisme rotasi geografis tahunan, kepemimpinan Dewan HAM PBB tahun 2026 merupakan jatah bagi Kelompok Negara Asia-Pasifik. Indonesia berhasil mengamankan dukungan mayoritas dari negara-negara anggota, mengalahkan kandidat lain atau disepakati secara konsensus (aklamasi) oleh kelompok regional tersebut.

Baca juga : Indonesia Dipercaya Asia-Pasifik Pimpin Dewan HAM PBB 2026

Dalam pidato perdananya pasca-pemilihan, Dubes Febrian menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan berfokus pada tiga pilar utama: penguatan dialog konstruktif, perlindungan kelompok rentan, dan respons cepat terhadap krisis kemanusiaan.

"Kepercayaan ini adalah tanggung jawab besar. Indonesia berkomitmen untuk memastikan Dewan HAM PBB menjadi wadah yang inklusif, tidak mempolitisasi HAM, dan berorientasi pada solusi nyata bagi korban pelanggaran HAM di seluruh dunia," ujar Febrian.

Tanggung Jawab di Tengah Krisis Global

Tugas Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB 2026 diprediksi tidak akan mudah. Dunia saat ini tengah menghadapi berbagai tantangan kompleks, mulai dari konflik berkepanjangan di Timur Tengah, isu perubahan iklim yang berdampak pada HAM, hingga kesenjangan teknologi digital.

Sebagai Presiden, Indonesia akan memimpin sesi-sesi persidangan (Regular Sessions), memfasilitasi peninjauan periodik universal (UPR), serta mengoordinasikan respons Dewan terhadap situasi mendesak.

Sebelumnya, Indonesia telah terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2024–2026 dengan perolehan suara tertinggi dalam pemilihan di Majelis Umum PBB, Oktober 2023 lalu. Posisi Presiden Dewan HAM ini menjadi puncak dari keanggotaan Indonesia dalam periode tersebut.

Terpilihnya Indonesia diharapkan dapat membawa perspektif negara berkembang (Global South) yang lebih kuat dalam tata kelola HAM internasional, menyeimbangkan narasi, dan mendorong kerja sama teknis yang lebih konkret antarnegara.