Operasi Imigrasi di Minnesota Menguat, Dewan Hubungan AS-Islam Ingatkan

PEMERINTAHAN Presiden Donald Trump mengerahkan sekitar 2.000 agen federal ke Minnesota untuk memperluas penegakan hukum imigrasi di tengah meningkatnya ketegangan politik terkait dugaan penipuan kesejahteraan dan penitipan anak.

Dua pejabat penegak hukum yang dikutip CNN menyebutkan bahwa agen dari Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) serta Patroli Perbatasan AS telah dikirim ke Minneapolis. 

Selain itu, Komandan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS Gregory Bovino juga dijadwalkan tiba di lokasi.

Baca juga : Rencana Operasi ICE di Minneapolis Tuai Kecaman, Trump Singgung Komunitas Somalia

"Meskipun demi keselamatan petugas, kami tidak memasuki wilayah penegakan hukum. DHS (Departemen Keamanan Dalam Negeri) meningkatkan penegakan hukum dan melakukan lebih dari 1.000 penangkapan terhadap pembunuh, pemerkosa, paedofil, dan anggota geng," kata Asisten Sekretaris DHS Tricia McLaughlin dalam tanggapannya kepada CNN, Selasa (6/1).

Pejabat federal menegaskan bahwa peningkatan kehadiran aparat tersebut berlangsung selama beberapa waktu.

Ketegangan kembali meningkat pada akhir bulan lalu setelah beredarnya video viral yang diunggah YouTuber konservatif Nick Shirley. 

Baca juga : Gedung Putih Yakin Ada Pemberontak Bayaran di Kerusuhan Los Angeles

Video tersebut menuduh ada praktik penipuan di pusat penitipan anak yang dikelola oleh warga Somalia. 

Namun, tudingan itu dibantah pejabat negara bagian yang menyatakan bahwa hasil inspeksi menunjukkan fasilitas-fasilitas tersebut beroperasi sesuai ketentuan.

Situasi ini memperkeruh iklim politik dan kembali memunculkan pernyataan-pernyataan Presiden Donald Trump yang dinilai merendahkan komunitas Somalia di Minnesota. 

Kondisi tersebut memicu peringatan dari kelompok-kelompok pembela hak sipil terkait potensi stigmatisasi dan meningkatnya rasa takut di tengah masyarakat.

"Setiap kali, pola yang sama muncul yaitu mengisolasi satu kasus, menggeneralisasikannya ke seluruh kelompok, dan menggunakan rasa takut untuk melegitimasi diskriminasi," pungkas Jaylani Hussein, direktur eksekutif Dewan Hubungan Amerika-Islam (CAIR)-Minnesota. (Anadolu/I-2)