Hari Tahun Baru Tiongkok Kenakan Pajak Alat Kontrasepsi demi Dongkrak Angka Kelahiran

MULAI 1 Januari atau pada hari tahun baru warga Tiongkok akan dikenakan pajak penjualan sebesar 13% untuk alat kontrasepsi, sementara layanan penitipan anak dibebaskan dari pajak. 

Kebijakan ini merupakan bagian dari langkah terbaru pemerintah negara dengan ekonomi terbesar kedua di dunia tersebut untuk mendorong peningkatan angka kelahiran.

Perubahan ini menyusul perombakan sistem pajak yang diumumkan pada akhir tahun lalu. Reformasi tersebut menghapus berbagai pengecualian pajak yang telah berlaku sejak 1994, saat Tiongkok masih menerapkan kebijakan satu anak yang bertahan selama puluhan tahun.

Baca juga : Tiongkok Berikan Subsidi Pengasuhan untuk Dorong Angka Kelahiran, per Anak Batita Dapat Rp8,2 Juta

Selain penitipan anak, layanan terkait pernikahan dan perawatan lansia juga dibebaskan dari pajak pertambahan nilai (PPN). Kebijakan fiskal ini melengkapi upaya lain seperti perpanjangan cuti orang tua dan pemberian bantuan tunai kepada keluarga.

Angka Kelahiran Terus Menurun

Langkah-langkah tersebut diambil di tengah tantangan besar berupa penuaan penduduk dan perlambatan ekonomi. Data resmi menunjukkan populasi Tiongkok telah menyusut selama tiga tahun berturut-turut. 

Pada 2024, hanya 9,54 juta bayi yang lahir atau sekitar setengah dari jumlah kelahiran satu dekade sebelumnya, ketika pemerintah mulai melonggarkan pembatasan jumlah anak.

Baca juga : Hadapi Penurunan Populasi, Shanghai Tambahkan Layanan Kesuburan ke Skema Asuransi Kesehatan

Namun, keputusan mengenakan pajak atas alat kontrasepsi seperti kondom, pil KB, dan perangkat kontrasepsi lainnya memicu kekhawatiran publik. Sejumlah pihak menilai kebijakan ini berpotensi meningkatkan kehamilan yang tidak direncanakan dan risiko HIV, sekaligus menuai ejekan di media sosial.

Ketika seorang pengecer mengimbau pembeli untuk menimbun stok sebelum harga naik, seorang pengguna media sosial menanggapi dengan candaan. 

"Saya akan membeli kondom untuk seumur hidup sekarang," ujarnya.

Komentator lain menambahkan bahwa masyarakat dapat membedakan antara harga kondom dan biaya membesarkan anak.

Tiongkok termasuk salah satu negara dengan biaya membesarkan anak tertinggi di dunia, menurut laporan 2024 dari Institut Penelitian Populasi YuWa di Beijing. 

Laporan tersebut menyoroti mahalnya pendidikan dalam lingkungan akademik yang sangat kompetitif serta kesulitan yang dihadapi perempuan dalam menyeimbangkan karier dan pengasuhan anak.

Perlambatan ekonomi juga membuat banyak keluarga, terutama generasi muda, merasa ragu dan kurang percaya diri terhadap masa depan.

"Saya punya satu anak dan saya tidak ingin punya anak lagi," kata Daniel Luo, 36, warga Provinsi Henan.

"Ini seperti ketika tarif kereta bawah tanah naik. Ketika naik satu atau dua yuan, orang yang naik kereta bawah tanah tidak mengubah kebiasaan mereka. Anda tetap harus naik kereta bawah tanah, kan?," sebutnya.

Kenaikan Harga Kontrasepsi

Ia menilai kenaikan harga kontrasepsi tidak terlalu berdampak. "Sekotak kondom mungkin harganya bertambah lima yuan, mungkin 10, paling banyak 20. Selama setahun, itu hanya beberapa ratus yuan, sangat terjangkau," tambahnya.

Meski demikian, kenaikan harga tetap menjadi perhatian sebagian warga. Rosy Zhao, yang tinggal di Xi'an, Tiongkok tengah, mengatakan bahwa menjadikan kontrasepsi lebih mahal bisa membuat mahasiswa atau mereka yang kesulitan finansial mengambil risiko. Dia menyebut hal tersebut sebagai hasil potensial paling berbahaya dari kebijakan ini.

Ahli demografi Yi Fuxian dari Universitas Wisconsin, Madison menilai anggapan bahwa pajak kondom akan berdampak signifikan pada angka kelahiran sebagai sesuatu yang terlalu berlebihan.

Menurutnya, pemerintah pusat tengah berupaya meningkatkan penerimaan negara di tengah lesunya pasar properti dan meningkatnya utang nasional.

Dengan pendapatan hampir US$1 triliun, PPN menyumbang sekitar 40% dari total penerimaan pajak Tiongkok tahun lalu. (H-4)