Saudi Nilai Tindakan UEA di Yaman Ancam Keamanan Kerajaan

ARAB Saudi menyatakan penyesalannya atas tekanan Uni Emirat Arab (UEA) terhadap pasukan Dewan Transisi Selatan atau Southern Transitional Council (STC) untuk melakukan operasi militer di perbatasan selatan, tepatnya di provinsi Hadhramaut dan Mahra, Yaman. 

"Riyadh menilai tindakan tersebut sebagai ancaman serius terhadap keamanan nasional kerajaan," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa (30/12).

Yaman dilanda perang saudara sejak 2015. Perang itu antara gerakan Houthi yang didukung Iran dan menguasai ibu kota Sana'a dengan pemerintah pusat yang diakui secara internasional dan didukung Arab Saudi. Pemerintan pusat bermarkas di Aden dalam naungan Dewan Kepemimpinan Presiden atau Presidential Leadership Council (PLC). 

Baca juga : Serang Pengiriman Senjata di Yaman, Saudi dan UEA kian Tegang

UEA diketahui mendukung STC, yang meski menjadi bagian dari PLC, kerap memperumit peta kekuasaan di negara tersebut.

"Kerajaan Arab Saudi menyatakan penyesalannya atas apa yang telah dilakukan oleh negara sahabat Uni Emirat Arab dalam menekan pasukan Dewan Transisi Selatan untuk mendorong pasukannya melakukan operasi militer di perbatasan selatan kerajaan di provinsi Hadhramaut dan Mahra, yang merupakan ancaman bagi keamanan nasional kerajaan," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Saudi.

Pernyataan tersebut merujuk pada pergerakan kapal-kapal bermuatan senjata dan kendaraan berat dari pelabuhan Fujairah menuju pelabuhan Mukalla tanpa izin resmi dari Komando Pasukan Gabungan Koalisi Arab. Hal ini disebut terjadi setelah ada pernyataan dari Dewan Kepemimpinan Presiden Yaman dan Koalisi Arab untuk Mendukung Legitimasi di Yaman.

Baca juga : Perjalanan Perang Enam Tahun yang Menghancurkan Yaman

Kementerian Luar Negeri Arab Saudi menilai langkah-langkah yang diambil UEA sebagai tindakan yang sangat berbahaya dan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar pembentukan koalisi Arab untuk mendukung legitimasi di Yaman. Tindakan tersebut, menurut Riyadh, juga tidak sejalan dengan upaya mewujudkan keamanan dan stabilitas di negara itu.

Arab Saudi menegaskan bahwa setiap pelanggaran atau ancaman terhadap keamanan nasionalnya merupakan garis merah. Kerajaan menyatakan tidak akan ragu mengambil seluruh langkah dan tindakan yang diperlukan untuk menghadapi serta menetralisir ancaman tersebut.

Riyadh juga menekankan pentingnya respons UEA terhadap permintaan pemerintah Yaman agar pasukan militer UEA menarik diri dari Yaman dalam waktu 24 jam, serta menghentikan segala bentuk dukungan militer maupun keuangan kepada pihak mana pun di negara tersebut.

Dalam pernyataannya, Arab Saudi kembali menegaskan komitmennya terhadap keamanan, stabilitas, dan kedaulatan Yaman serta menyatakan dukungan penuh kepada Presiden Dewan Kepemimpinan Presiden dan pemerintahannya.

Kerajaan menyebut persoalan wilayah selatan Yaman sebagai isu yang sah dengan dimensi historis dan sosial. 

Menurut Arab Saudi, satu-satunya jalan keluar adalah melalui dialog dalam kerangka solusi politik Yaman yang komprehensif, dengan melibatkan seluruh faksi Yaman, termasuk Dewan Transisi Selatan.

"Kerajaan berharap kebijaksanaan akan menang dan prinsip-prinsip persaudaraan, hubungan bertetangga yang baik, serta ikatan erat yang menyatukan negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk, dan kepentingan Yaman yang bersaudara, dapat diutamakan," demikian pernyataan kementerian tersebut.

Sebelumnya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyerukan agar sengketa tersebut diselesaikan melalui dialog politik. Beijing juga menegaskan akan terus mendorong upaya perdamaian, seperti dilaporkan kantor berita pemerintah Xinhua. (Intellinews/I-2)