Trump Tarik Dubes AS Era Biden, Kerja Diplomat Anjlok

PEMERINTAHAN Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan hampir 30 duta besar Amerika Serikat yang bertugas di berbagai kedutaan besar di seluruh dunia untuk kembali ke Washington dalam beberapa pekan ke depan. 

Langkah ini berpotensi menciptakan kekosongan besar dalam jajaran diplomatik AS, meskipun Trump berulang kali menyatakan keinginannya untuk menyelesaikan konflik global melalui jalur diplomasi.

Sejumlah duta besar tersebut dilaporkan menerima pemberitahuan dalam beberapa hari terakhir agar meninggalkan pos mereka pada pertengahan Januari. 

Baca juga : Trump Tarik Puluhan Diplomat Karier, AFSA: Bukan Praktik Normal

Seluruh pejabat yang terdampak merupakan diplomat karier dari Dinas Luar Negeri AS. Mereka sebelumnya diangkat oleh pemerintahan Presiden Joe Biden dan mendapatkan persetujuan Senat. Dalam praktik umum, masa jabatan duta besar berlangsung selama tiga hingga empat tahun.

Serikat pekerja yang mewakili diplomat karier menyatakan bahwa penarikan secara massal ini belum pernah terjadi terhadap diplomat karier yang menjabat sebagai duta besar atau kepala misi.

"Mereka yang terkena dampak melaporkan diberi tahu secara tiba-tiba, biasanya melalui telepon, tanpa penjelasan yang diberikan," kata Nikki Gamer, juru bicara American Foreign Service Association (AFSA), serikat pekerja yang mewakili diplomat karier. 

Baca juga : Trump Tarik Mendadak 30 Duta Besar, ini Dampaknya

"Metode itu sangat tidak lazim," ucapnya. "Kurangnya transparansi dan proses ini sangat bertentangan dengan norma-norma yang telah lama berlaku," tambahnya.

Gamer juga mengatakan bahwa setelah menelusuri arsip internal, AFSA dapat mengatakan secara pasti bahwa penarikan massal seperti ini belum pernah terjadi sejak berdirinya Dinas Luar Negeri seperti yang mereka ketahui.

Dalam sistem diplomatik AS, duta besar dicalonkan oleh presiden dan harus mendapatkan persetujuan Senat. Terdapat dua kategori duta besar, yakni diplomat karier dan pejabat yang ditunjuk secara politis. 

Para duta besar politis, yang umumnya merupakan donatur atau sekutu dekat presiden, lazimnya mengajukan pengunduran diri pada awal masa pemerintahan baru. 

Praktik tersebut dilakukan Trump saat kembali menjabat pada Januari lalu dan pengunduran diri mereka segera diterima.

Namun, kebiasaan itu tidak berlaku bagi diplomat karier yang secara tradisional tetap menjalankan tugasnya bahkan ketika terjadi pergantian pemerintahan. 

Hingga kini, pemerintahan Trump tidak memberikan penjelasan resmi mengenai alasan penarikan tersebut dan belum mengumumkannya secara terbuka.

"Ini proses standar di setiap pemerintahan," kata Departemen Luar Negeri AS dalam satu pernyataan ketika dimintai komentar. 

"Seorang duta besar adalah perwakilan pribadi presiden dan merupakan hak presiden untuk memastikan bahwa ia memiliki individu-individu di negara-negara tersebut yang memajukan agenda America First," tambahnya.

Gamer menyatakan bahwa pihaknya belum memiliki angka pasti mengenai jumlah total duta besar yang ditarik kembali dan masih berupaya mengumpulkan informasi secara menyeluruh. 

Media Politico pertama kali melaporkan langkah penarikan tersebut pada Jumat lalu.

Pada Senin (22/12), daftar tidak resmi beredar di kalangan diplomat yang menunjukkan bahwa duta besar ditarik dari berbagai kawasan dunia. 

Sekitar selusin di antaranya disebut berasal dari negara-negara Afrika sub-Sahara. Sejumlah diplomat menyebut daftar tersebut cukup akurat.

Hingga saat ini, Presiden Trump belum mengumumkan calon pengganti untuk banyak posisi duta besar di kawasan Afrika sub-Sahara. 

Secara global, puluhan kedutaan besar AS masih belum memiliki duta besar tetap. Dalam situasi tersebut, wakil kepala misi bertindak sebagai kepala misi sementara.

Dalam perkembangan terpisah, Tiongkok kini telah melampaui Amerika Serikat dalam jumlah misi diplomatik di seluruh dunia dan mempertahankan pola rotasi duta besar yang konsisten di setiap perwakilannya.

Penarikan massal ini diperkirakan akan semakin menekan moral para diplomat karier yang saat ini bekerja di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Marco Rubio.

Awal bulan ini, AFSA merilis hasil survei internal yang menunjukkan bahwa 98% responden menyatakan moral kerja mereka menurun sejak dimulai masa jabatan kedua Trump pada Januari. Survei tersebut diikuti oleh lebih dari 2.100 anggota.

Mayoritas responden menyebutkan bahwa mereka menghadapi anggaran yang lebih ketat serta beban kerja yang meningkat akibat pemangkasan belanja oleh pemerintahan Trump, termasuk pemotongan besar terhadap bantuan luar negeri AS. 

Sebanyak 86% responden mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan luar negeri AS menjadi semakin sulit, sementara hanya 1 persen yang melaporkan perbaikan kondisi kerja.

Rubio tahun ini memimpin reorganisasi Departemen Luar Negeri. Pada Juli lalu, departemen tersebut mengumumkan sekitar 1.300 pemutusan hubungan kerja, termasuk 264 petugas layanan luar negeri. 

Dalam banyak kasus, para diplomat yang diberhentikan sedang menjalani penugasan sementara di Washington sebelum dikirim kembali ke luar negeri dan kebetulan bertugas di unit yang kemudian dibubarkan.

Pada satu titik tahun ini, sekitar selusin diplomat karier senior yang sebelumnya menerima penugasan sebagai wakil kepala misi di luar negeri diberi tahu bahwa posisi tersebut dibatalkan. 

Sebagian besar dari mereka merupakan perempuan atau berasal dari kelompok minoritas rasial. (NYT/I-2)