Pertemuan ASEAN Buntu, Gencatan Senjata Konflik Thailand vs Kamboja Pakai Syarat

MENTERI Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow menyampaikan ada syarat terkait gencatan senjata usai Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN mengenai situasi konflik Thailand vs Kamboja yang digelar di Kuala Lumpur, Malaysia.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam dan dimulai pukul 12.00 waktu setempat itu berakhir tanpa tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara kedua negara yang tengah bersitegang di wilayah perbatasan.

Dalam pernyataannya, Sihasak menegaskan bahwa agar Deklarasi Perdamaian Kuala Lumpur dapat dijalankan secara efektif, penerapan gencatan senjata harus menjadi langkah awal. 

Baca juga : Perang Thailand vs Kamboja Makin Ngeri, Tiongkok Turun Tangan

Thailand, menurutnya menetapkan tiga ssyarat utama yang harus dipenuhi Kamboja. 

Pertama, Kamboja diminta menjadi pihak pertama yang menyatakan gencatan senjata karena dianggap sebagai pihak agresor. 

Kedua, gencatan senjata harus bersifat nyata dan berkelanjutan. Ketiga, Kamboja harus menunjukkan ketulusan untuk bekerja sama, khususnya dalam pembersihan ranjau darat, yang dinilai Thailand tidak dapat diterima jika dilakukan secara sepihak.

Baca juga : Thailand Bantah Klaim Gencatan Senjata Trump dengan Kamboja, Empat Tentara Tewas

Sihasak menyampaikan apresiasi kepada Malaysia sebagai tuan rumah pertemuan dan menegaskan kembali komitmen Thailand untuk membahas isu tersebut dalam kerangka ASEAN. Menurutnya, konflik ini merupakan persoalan regional yang harus ditangani sesuai prinsip sentralitas ASEAN.

Ia juga menekankan bahwa Thailand memiliki rekam jejak niat baik terhadap Kamboja, termasuk memberikan bantuan selama masa perang saudara, membuka perbatasan bagi pengungsi serta mendukung upaya pemulihan ekonomi. 

Langkah-langkah tersebut, kata Sihasak, mencerminkan komitmen Thailand untuk hidup berdampingan secara damai dengan negara tetangga.

Sejak awal konflik pada pemerintahan sebelumnya, Thailand mengeklaim konsisten mendorong penyelesaian melalui dialog bilateral. Namun, Kamboja dinilai lebih memilih membawa isu tersebut ke forum internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, alih-alih melakukan pembicaraan langsung.

Thailand juga menyoroti beredarnya rekaman percakapan dari diskusi sebelumnya yang dinilai tidak membantu penyelesaian masalah dan berpotensi merusak kepercayaan. 

Tindakan tersebut disebut bertentangan dengan prinsip ASEAN mengenai non-intervensi dalam urusan domestik negara anggota.

Meski kedua pihak sempat membahas gencatan senjata dan menghasilkan pernyataan bersama di Kuala Lumpur sebagai langkah menuju perdamaian, Sihasak menegaskan bahwa perdamaian hanya dapat terwujud melalui implementasi nyata di lapangan.

Ia menekankan bahwa seluruh poin dalam pernyataan bersama memiliki bobot yang sama, termasuk pengurangan persenjataan, pembersihan ranjau darat, penanganan kejahatan lintas batas dan penipuan daring, serta pengelolaan penyusupan. 

Isu ranjau darat disebut sebagai perhatian utama, mengingat insiden tersebut telah berulang kali melukai tentara Thailand.

Sihasak mengungkapkan bahwa setelah penandatanganan pernyataan bersama, seorang tentara Thailand kembali menginjak ranjau darat untuk ketujuh kalinya. 

Insiden tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan dan memicu tuntutan publik Thailand agar Kamboja memberikan penjelasan yang jelas. 

Ketegangan di sepanjang perbatasan pun kembali meningkat dan berujung pada bentrokan. Meski demikian, Sihasak menegaskan bahwa tujuan utama pertemuan bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari langkah konkret ke depan. 

Dia menambahkan bahwa meskipun Kamboja kerap menyebut gencatan senjata di berbagai forum, belum ada pembahasan teknis yang jelas dengan Thailand mengenai mekanisme pelaksanaannya.

Menurutnya, gencatan senjata tidak dapat diwujudkan melalui deklarasi sepihak, melainkan harus dinegosiasikan secara rinci dan disepakati oleh kedua militer, termasuk mekanisme verifikasi yang jelas.

Kamboja telah mengusulkan pertemuan Komite Perbatasan Umum atau General Border Committee (GBC) pada 24 Desember untuk meninjau langkah-langkah lanjutan, termasuk penentuan pihak yang bertanggung jawab memantau pelaksanaan di lapangan. 

Pertemuan tersebut diharapkan menjadi awal kembalinya implementasi pernyataan bersama yang disepakati di Kuala Lumpur. (Thenation/H-4)