Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
UNTUK pertama kalinya dalam hampir tujuh tahun, pemerintah Amerika Serikat resmi menghentikan sebagian besar operasinya setelah Senat gagal meloloskan rancangan anggaran. Dampaknya, layanan federal terhenti, ratusan ribu pegawai pemerintah terancam tanpa gaji, dan ketidakpastian politik kembali mencuat.
Shutdown ini dipicu oleh kebuntuan antara Partai Republik dan Partai Demokrat dalam menyepakati rancangan belanja negara. Meski publik tahu setiap shutdown pasti akan berakhir, pertanyaannya adalah: siapa yang lebih dulu menyerah?
Pada pemungutan suara, mayoritas Demokrat menolak rancangan anggaran Republik. Namun, dua senator Demokrat dan satu independen memilih mendukung kubu lawan. Tekanan semakin besar bagi anggota Demokrat dari negara bagian yang cenderung konservatif, seperti Nevada, Georgia, hingga Virginia. Jika lima senator tambahan berpaling, shutdown bisa segera berakhir dengan kekalahan Demokrat.
Jika tetap solid, Demokrat juga tetap berisiko. Para pegawai pemerintah paling cepat merasakan dampak dengan tertundanya gaji. Selain itu, publik biasanya menyalahkan partai yang dianggap “memicu” shutdown. Demi menyelamatkan posisi politik, Demokrat bisa saja memilih mengalah, meski tanpa keuntungan nyata, dan hanya mengklaim bahwa mereka sudah menyoroti isu subsidi kesehatan yang terancam dicabut.
Di sisi lain, Partai Republik juga tidak kebal risiko. Sejarah mencatat, publik sering kali menuding mereka sebagai biang kerok shutdown. Jika tekanan politik meningkat, mereka bisa memberi jaminan kepada Demokrat untuk memperpanjang subsidi asuransi kesehatan. Konsesi semacam ini justru bisa menguntungkan Republik pada pemilu mendatang.
Skenario terburuk: tidak ada pihak yang mau mengalah. Jika berlangsung lama, dampaknya bisa lebih parah dibanding shutdown 35 hari pada 2018-2019. Ketidakpuasan publik akan meningkat dan kedua partai sama-sama kehilangan simpati menjelang pemilu.
Saat ini, retorika panas mendominasi. Presiden Donald Trump menyerang lawan politiknya dengan video AI bernada kasar, sementara Demokrat membalas dengan isu-isu kontroversial. Namun pada akhirnya, tekanan ekonomi dan suara publik akan menentukan siapa yang mundur lebih dulu. (BBC/Z-2)
Lucy Harrison, 23, tewas tertembak di dada saat mengunjungi ayahnya di Texas. Sidang koroner mengungkap adanya argumen panas terkait Donald Trump sebelum kejadian.
Presiden Donald Trump kembali menyuarakan dukungan atas penyelidikan terhadap Jerome Powell terkait proyek renovasi kantor Fed. Trump juga mendesak penurunan suku bunga.
Presiden Donald Trump menyatakan Iran ingin membuat kesepakatan nuklir baru. Ia memperingatkan Teheran akan "bodoh" jika menolak tawaran tersebut.
Howard Lutnick mengakui pernah makan siang di pulau pribadi Jeffrey Epstein pada 2012 bersama keluarga, memicu desakan mundur akibat keterangan yang dinilai menyesatkan.
FBI merilis bukti baru berupa rekaman CCTV orang bersenjata di rumah Nancy Guthrie. Savannah Guthrie yakin ibunya masih hidup dan meminta bantuan publik.
Dokumen FBI terbaru mengungkap pengakuan mantan Kepala Polisi Palm Beach yang mengklaim Donald Trump meneleponnya pada 2006 untuk membongkar perilaku menyimpang Jeffrey Epstein.
SBY menyatakan bahwa kendali kepemimpinan Partai Demokrat sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Partai Demokrat yang sebelumnya sempat menolak usulan Pilkada tak langsung kini mengubah haluan dan setuju atas hal tersebut.
Langkah Partai Demokrat yang memberikan sinyal dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD kini disoroti.
SIKAP Partai Demokrat yang menyatakan mendukung wacana Presiden Prabowo Subianto soal pilkada lewat DPRD menuai sorotan.
Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya selidiki laporan Partai Demokrat terkait hoaks yang menyeret SBY. Empat akun medsos dipolisikan atas fitnah korupsi dan status tersangka.
PARTAI Demokrat memberikan sinyal kuat untuk mendukung perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) di masa mendatang.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved