Eks PM Israel: Kota Kemanusiaan di Gaza Adalah Kamp Konsentrasi

Rencana pembangunan “kota kemanusiaan” di Gaza yang digagas pemerintah Israel menuai kritik tajam. Mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert, menyebut kawasan tersebut tak ubahnya kamp konsentrasi yang dapat mengarah pada pembersihan etnis.

Menteri Pertahanan Israel Israel Katz pekan lalu mengumumkan rencana pembangunan zona khusus di atas puing-puing Rafah, Gaza Selatan, yang akan menampung seluruh penduduk Gaza. Namun, begitu warga memasuki zona tersebut, mereka tidak akan diizinkan keluar. Katz juga menyatakan rencana jangka panjang untuk mendorong emigrasi massal warga Palestina dari Gaza.

“Itu adalah kamp konsentrasi, saya menyesal mengatakannya. Jika mereka (warga Palestina) dideportasi ke ‘kota kemanusiaan’ itu, maka jelas ini bagian dari pembersihan etnis,” kata Olmert kepada The Guardian (14/7).

Baca juga : Hamas Beri Respons Positif atas Proposal Gencatan Senjata 60 Hari

Respons Pemerintah Israel dan Kritik Balik

Pernyataan Olmert langsung dibalas Kantor Perdana Menteri Israel, yang menyebutnya sebagai “mantan narapidana yang mempermalukan Israel di CNN”. Olmert sebelumnya dipenjara 16 bulan pada 2017, karena kasus korupsi.

Pemerintah Israel menegaskan mereka hanya mengevakuasi warga sipil, sementara Hamas yang menghalangi mereka, sehingga tidak dapat disebut kejahatan perang.

Olmert, yang pernah menjabat perdana menteri pada 2006–2009, sudah beberapa kali mengkritik keras operasi militer Israel di Gaza. Pada Mei lalu, ia bahkan mengatakan tak lagi bisa membela Israel dari tuduhan kejahatan perang, menuduh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan pemerintahan sayap kanan ekstremnya melakukan tindakan yang “tak bisa diartikan selain sebagai kejahatan perang.”

Baca juga : Jenazah Dua Sandera Ditemukan di Gaza Selatan dalam Operasi Militer

Sejak awal perang, lebih dari 58.000 warga Gaza tewas, menurut data Kementerian Kesehatan Palestina.

Rencana yang Menuai Kecaman

Rencana Katz ini juga dibahas dalam pertemuan dengan Netanyahu pada Minggu malam. Namun, laporan media Israel menyebut pembangunan zona tersebut memerlukan waktu berbulan-bulan dan biaya miliaran dolar. Netanyahu dikabarkan meminta agar proyek dipersingkat dan dibuat lebih murah.

Kritik juga datang dari oposisi Israel. Yair Lapid, pemimpin oposisi, menilai rencana tersebut hanya untuk memuaskan keinginan ekstremis dalam koalisi Netanyahu. “Sudahi perang ini dan kembalikan para sandera,” tulisnya di media sosial.

Pakar hukum HAM Israel, Michael Sfard, mengatakan kepada CNN bahwa rencana ini setara dengan pemindahan paksa penduduk yang dipersiapkan untuk deportasi, sebuah kejahatan perang. Jika dilakukan secara masif, katanya, itu bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Olmert menegaskan, meski istilah “kamp konsentrasi” hampir tabu di Israel, rencana tersebut tak bisa diartikan lain.

“Ketika mereka membangun kamp untuk ‘membersihkan’ lebih dari setengah Gaza, maka strateginya jelas bukan untuk menyelamatkan warga Palestina, melainkan untuk mendorong dan membuang mereka,” tegasnya. (CNN/Z-2)