Utusan AS Bantah Tudingan Ingin Lakukan Pembersihan Etnis di Gaza

UTUSAN Amerika Serikat (AS) untuk Timur Tengah, Steven Witkoff, menyebut Presiden Donald Trump sama sekali tidak berniat mengusir warga Gaza. Usul Trump untuk mengungsikan penduduk setempat setelah pulang dari pengungsian disebut sebagai rencana untuk menghadirkan solusi terbaik.

"Saat presiden berbicara tentang ini (Gaza), maksudnya adalah ia ingin mengguncang pola pikir semua orang dan mempertimbangkan apa yang benar-benar mendesak serta solusi terbaik bagi rakyat Palestina dan penduduk Gaza yang tinggal di sana," kata Witkoff dalam sebuah konferensi di Miami pada Kamis (20/2).

Trump berulang kali menyerukan agar AS mengambil alih Gaza dan merelokasi penduduknya guna mengembangkan wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah.”

Baca juga : Usulan Trump terkait Gaza Disebut sebagai 'Pembersihan Etnis'

Gagasan ini mendapat penolakan keras dari dunia Arab dan berbagai negara lain, yang menilai rencana tersebut sebagai bentuk pembersihan etnis.

Menurut Witkoff, Trump sebenarnya prihatin karena sudah tidak ada tempat yang layak bagi penduduk Gaza sejak bergulirnya perang Israel-Hamas. Itu sebabnya, lanjut Witkoff, Trump memikirkan cara agar warga Palestina teresbut bisa mendapat rumah yang lebih layak.

"Misalnya, apakah mereka ingin tetap tinggal di sana, atau lebih memilih kesempatan untuk menetap di tempat lain yang lebih baik, memiliki pekerjaan, peluang ekonomi, dan prospek finansial yang lebih baik," imbuh Witkoff.

Baca juga : 4 Jenazah Sandera Israel Diserahkan Hamas melalui Palang Merah Internasional

Kesepakatan gencatan senjata tiga tahap telah berlaku di Gaza sejak 19 Januari, menghentikan perang Israel selama 15 bulan yang telah menewaskan lebih dari 48.300 orang dan menghancurkan wilayah tersebut.

"Saya berharap banyak niat baik dari fase pertama dapat berlanjut ke fase kedua karena masih ada banyak keluarga yang anak-anaknya menjadi sandera," kata Witkoff.

Ia juga menilai bahwa fase kedua yang seharusnya mengakhiri perang secara permanen sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata akan lebih sulit terealisasi. Pasalnya, Israel tidak bisa menerima Hamas sebagai bagian dari pemerintahan baru di Gaza.

"Jadi, sulit untuk menemukan jalan tengah, tetapi kami telah membuat banyak kemajuan dalam pembicaraan ini, dan mudah-mudahan akan menghasilkan sesuatu yang baik," ucapnya. (Anadolu/I-1)