Batalkan PHK Massal, Departemen Urusan Veteran AS Tetap Pangkas 30.000 Staf

DEPARTEMEN Urusan Veteran AS (VA) mengumumkan bahwa mereka tidak lagi melanjutkan rencana awal untuk melakukan pemutusan hubungan kerja massal terhadap puluhan ribu pegawai pada Agustus.

Dalam pernyataan resmi yang dirilis pada Senin (7/7), VA menyatakan bahwa pengurangan staf kini ditargetkan sekitar 30.000 karyawan hingga akhir tahun fiskal pada September, sehingga tidak diperlukan lagi PHK besar-besaran.

Sebelumnya, rencana awal menyebutkan pemangkasan drastis hingga ke tingkat staf pada 2019 sekitar 400.000 karyawan. Padahal, pada 1 Januari 2025, jumlah pegawai VA tercatat sekitar 484.000, sehingga rencana awal akan berdampak pada lebih dari 80.000 posisi.

Baca juga : Ditarget Serangan Israel, Presiden Iran Ingatkan AS Jangan Terseret Perang Netanyahu

Sekretaris Urusan Veteran Doug Collins mengatakan bahwa tinjauan menyeluruh di seluruh departemen menunjukkan kemajuan positif, baik dalam jumlah tenaga kerja maupun pelayanan. Meski demikian, ia menekankan bahwa peningkatan layanan di VA masih terus dilakukan. 

"PHK tidak perlu dilakukan, tetapi pekerjaan kita belum selesai," kata Collins seperti dilansir CBS News, Selasa (8/7).

VA mengonfirmasi bahwa mereka sempat mempertimbangkan pemangkasan hingga 15% dari total pegawai. Namun, langkah seperti pembekuan perekrutan, pensiun alami, pengunduran diri sukarela, dan pengurangan posisi secara bertahap telah cukup untuk mencapai target penghematan tanpa PHK massal.

Baca juga : Trump Ancam Tarif Tambahan untuk Negara Pendukung BRICS, Berlaku Mulai 1 Agustus

Seorang juru bicara VA menyebutkan bahwa selama hampir empat bulan, pihaknya meninjau secara menyeluruh seluruh struktur organisasi. 

Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam layanan veteran, termasuk pengurangan antrean klaim tunjangan disabilitas dan kemajuan dalam sistem rekam medis elektronik.

Menurut VA, rencana pengurangan staf justru mendorong para pegawai untuk berpikir kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada para veteran. 

"Tujuan utama kami adalah meningkatkan kualitas layanan dan hasil bagi para veteran serta keluarga mereka," jelas juru bicara tersebut.

Pada masa pemerintahan Presiden Biden, VA memang mengalami lonjakan jumlah pegawai untuk mengelola implementasi Undang-Undang PACT, yang mengatur dampak paparan bahan berbahaya terhadap para veteran. 

Namun, pemerintahan Trump sempat mempertimbangkan pengembalian jumlah pegawai ke level sebelum 2021 serta memberlakukan pembekuan perekrutan secara luas. Meskipun begitu, beberapa posisi layanan kesehatan tetap dikecualikan dari pembekuan ini.

Pemerintah juga menawarkan opsi pengunduran diri sukarela tertunda, memungkinkan pegawai keluar dari pekerjaannya pada awal Februari tetapi tetap menerima gaji hingga September.

Senator Demokrat Richard Blumenthal dari Connecticut menyambut baik pembatalan rencana PHK. Namun ia juga menyalahkan kondisi kerja yang menurutnya buruk di lingkungan VA. 

Dia menyebut bahwa hilangnya ribuan staf bukan merupakan hasil dari kebijakan strategis, melainkan akibat atmosfer kerja yang tidak mendukung. 

"Ini akan berdampak pada layanan dan tunjangan veteran, apa pun yang dikatakan oleh Sekretaris VA," ujar Blumenthal.

Dia menambahkan bahwa dalam tahun-tahun normal, VA biasanya menambah sekitar 10.000 pegawai, sehingga kehilangan 30.000 berarti terjadi penurunan signifikan. 

Blumenthal juga mengkritik kurangnya transparansi pemerintah terkait rincian rencana pemangkasan tersebut. (I-2)