Headline
Disiplin tidak dibangun dengan intimidasi.
LIGA Negara-Negara Arab (LAS) memperingatkan agar jangan mengambil langkah pemutusan hubungan dengan Israel serta menyarankan dialog tetap menjadi pendekatan yang paling efektif.
"Memutus hubungan diplomatik bukanlah kebijakan yang bijaksana dalam hal negosiasi dengan para pihak. Tanpa hubungan diplomatik dan komunikasi, mustahil untuk mendapatkan apa pun dari Israel," kata Sekretaris Jenderal LAS Ahmed Aboul Gheit kepada surat kabar Spanyol El Pais, Kamis (29/5).
Kelompok itu sepenuhnya menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk mengubah Jalur Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Bahkan usulan itu dinilainya sebagai pembersihan etnis terhadap warga Palestina yang menetap di sana.
"Liga Arab sepenuhnya menolak rencana Trump. Ini pembersihan etnis. Kami tidak akan mengizinkannya, tidak hanya di negara-negara tetangga Jalur Gaza, yang disebut Trump sebagai penerima warga Palestina, tetapi di negara lain mana pun," katanya.
Sebelumnya pada 5 Februari 2025, Trump mengumumkan bahwa AS akan mengambil alih Jalur Gaza setelah konflik berakhir dan membangun kembali daerah kantung Palestina itu menjadi Riviera di kawasan Timur Tengah.
Trump mengatakan rencana tersebut akan mengharuskan relokasi warga Palestina dari Gaza ke negara-negara lain, seperti Yordania dan Mesir.
Sontak, gerakan Palestina Hamas mengecam pernyataan Trump, menolak gagasan untuk mengusir warga Palestina dari Jalur Gaza, dan membangun kendali AS atas wilayah kantong padat penduduk tersebut.
Kepala urusan luar negeri Israel Gideon Saar, di sisi lain, menyebut Gaza sebagai eksperimen yang gagal dalam pidato parlemen seraya menyerukan pertimbangan untuk usulan relokasi Trump itu. (Sputnik-OANA/Ant/I-2)
SWF Norwegia telah menjadi salah satu investor terbesar dan terkaya di dunia dengan aset senilai sekitar US2 triliun atau sekitar Rp32 kuadriliun.
KETUA BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menyampaikan bahwa Ketua DPR Puan Maharani mengirim surat resmi kepada PBB untuk mendesak pembukaan blokade Gaza.
Status negara Palestina di PBB membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan PBB.
MENTERI Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters mengumumkan bahwa kabinet akan menentukan sikap resmi terkait pengakuan negara Palestina pada September mendatang.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menegaskan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyangkal penderitaan warga Jalur Gaza, Palestina.
PERDANA Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak mengakui penderitaan warga sipil di Jalur Gaza, Palestina.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved