Presiden AS Donald Trump hadapi Presiden Afrika Selatan di Gedung Putih soal petani kulit putih

PRESIDEN Amerika Serikat, Donald Trump, Rabu, menghadapi Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, di Gedung Putih dengan menayangkan sebuah video yang menurut Trump mendukung klaimnya para petani kulit putih di Afrika Selatan sedang “dianiaya.”

Cuplikan video yang diputar saat konferensi pers bersama Ramaphosa itu menunjukkan ribuan salib yang berjejer di sepanjang jalan, yang diklaim Trump sebagai lokasi pemakaman petani kulit putih yang dibunuh.

Trump mengatakan ia tidak tahu di mana di Afrika Selatan video itu diambil, dan rekaman tersebut belum diverifikasi oleh BBC.

Baca juga : Beda Golden Dome AS dengan Iron Dome Israel dan Negara Lain

Ramaphosa membantah tudingan Trump tersebut. Ia menegaskan orang kulit hitam jauh lebih mungkin menjadi korban kekerasan di Afrika Selatan dibandingkan orang kulit putih.

Trump juga mengatakan akan meminta "penjelasan" dari tamunya, atas klaim yang telah banyak dibantah mengenai adanya “genosida” terhadap orang kulit putih di Afrika Selatan.

Pemutaran Video

Ramaphosa datang ke Gedung Putih, Rabu, untuk membicarakan perdagangan, guna mereset hubungan AS-Afrika Selatan. Ia berharap bisa menarik simpati Trump dengan menyertakan dua pegolf terkenal asal Afrika Selatan dalam delegasinya. Ramaphosa juga membawa hadiah berupa sebuah buku besar tentang lapangan golf di negaranya.

Baca juga : AS Mau Bangun Golden Dome, Tiongkok dan Rusia Mengecam

Setelah awal pertemuan yang bersahabat, suasana di Ruang Oval berubah ketika Trump meminta pencahayaan diredupkan agar sebuah video bisa diputar. Video tersebut menampilkan suara tokoh oposisi utama Afrika Selatan, Julius Malema, menyanyikan lagu: “Tembak Boer (Afrikaner), tembak petani.”

Video itu juga menampilkan ladang salib yang, menurut Trump sambil berbicara di atas tayangan video tersebut, adalah lokasi pemakaman para petani kulit putih.

Trump kemudian menyerahkan kepada Ramaphosa beberapa cetakan berita yang menyoroti serangan terhadap orang kulit putih di Afrika Selatan. “Apa yang Anda lihat—pidato-pidato yang disampaikan itu... bukanlah kebijakan pemerintah,” jawab Ramaphosa.

Baca juga : Umumkan Desain Golden Dome, Trump Tunjuk Pemimpin Proyek

“Kami memiliki demokrasi multipartai di Afrika Selatan yang memungkinkan masyarakat mengekspresikan diri.”

“Kebijakan pemerintah kami sepenuhnya bertentangan dengan apa yang dia (Malema) katakan, bahkan di parlemen. Partainya adalah partai minoritas kecil yang diizinkan eksis berdasarkan konstitusi kami.”

President Trump Participates in a Bilateral Meeting with the President of South Africa https://t.co/cobesP6DGH

Baca juga : Trump Umumkan Proyek Pertahanan Udara Golden Dome

— The White House (@WhiteHouse) May 21, 2025

Suara Rakyat Afrika

Ramaphosa mengatakan ia berharap Trump mau mendengarkan suara rakyat Afrika Selatan dalam isu ini. Ia menunjukkan anggota delegasi dari kalangan kulit putih, termasuk pegolf Ernie Els dan Retief Goosen, serta orang terkaya di Afrika Selatan, Johann Rupert. “Jika benar ada genosida, ketiga pria ini tidak akan berada di sini,” kata Ramaphosa.

Trump menyela: “Tapi kalian mengizinkan tanah diambil, dan ketika mereka mengambil tanah itu, mereka membunuh petani kulit putih, dan ketika mereka membunuh petani kulit putih, tidak ada yang terjadi pada mereka.”

“Tidak,” jawab Ramaphosa.

Trump tampaknya merujuk pada undang-undang kontroversial yang ditandatangani Ramaphosa awal tahun ini, yang memungkinkan pemerintah menyita tanah milik pribadi tanpa kompensasi dalam situasi tertentu. Pemerintah Afrika Selatan menyatakan bahwa belum ada tanah yang disita berdasarkan undang-undang tersebut.

Berbicara kepada Trump pada hari Rabu, Ramaphosa mengakui bahwa ada “kriminalitas di negara kami... orang-orang yang terbunuh karena aktivitas kriminal bukan hanya orang kulit putih, mayoritas adalah orang kulit hitam.”

Saat Trump terus menekan isu tersebut, Ramaphosa tetap tenang—dan mencoba mencairkan suasana dengan bercanda soal menawarkan pesawat ke AS. Ia menyebut nama ikon anti-apartheid, Nelson Mandela, dan menyatakan Afrika Selatan tetap berkomitmen pada rekonsiliasi rasial.

Petani Kulit Putih

Ketika seorang jurnalis bertanya apa yang akan terjadi jika para petani kulit putih meninggalkan Afrika Selatan, Ramaphosa melempar pertanyaan tersebut kepada menteri pertaniannya yang berkulit putih, John Steenhuisen, yang mengatakan sebagian besar petani ingin tetap tinggal.

Namun Trump terus melancarkan kritik terhadap Ramaphosa, yang menghindari perdebatan sengit—berbeda dengan apa yang terjadi saat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bertemu dengan Trump di ruangan yang sama pada bulan Februari.

Awal bulan ini, sekelompok 59 warga kulit putih Afrika Selatan tiba di AS dan diberi status pengungsi. Ramaphosa saat itu menyebut mereka sebagai “pengecut.”

Hubungan AS dan Afrika Selatan

Sebelum pertemuan di Gedung Putih hari Rabu, pemimpin Afrika Selatan itu menegaskan bahwa meningkatkan hubungan dagang dengan AS adalah prioritas utamanya. Ekspor Afrika Selatan ke AS akan dikenai tarif 30% begitu masa penangguhan pajak impor baru Trump berakhir pada bulan Juli.

Ketegangan antara Afrika Selatan dan AS meningkat beberapa hari setelah Trump menjabat untuk masa jabatan keduanya pada bulan Januari.

Pada saat itulah Ramaphosa menandatangani undang-undang kontroversial yang memungkinkan pemerintah Afrika Selatan mengambil alih tanah milik pribadi jika dianggap "adil dan untuk kepentingan umum."

Langkah tersebut semakin merusak citra ekonomi terbesar Afrika di mata pemerintahan Trump—yang sudah kesal dengan kasus genosida yang diajukan Afrika Selatan terhadap Israel di Mahkamah Internasional.

Pada Februari, Trump mengumumkan penghentian bantuan penting ke Afrika Selatan dan menawarkan kepada komunitas Afrikaner—yang sebagian besar adalah keturunan Belanda dan Prancis—untuk menetap di AS sebagai pengungsi.

Duta Besar Afrika Selatan untuk Washington, Ebrahim Rasool, juga diusir pada Maret setelah menuduh Trump “menggerakkan supremasi kulit putih” dan berusaha “mempromosikan narasi korban dari kalangan kulit putih sebagai siulan anjing politik.” (BBC/Z-2)