Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM sesi Commite Peace and Security di Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 di Tashkent, Uzbekistan, baru-baru ini, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI vokal menyuarakan kemerdekaan Palestina dan berhasil mendorong resolusi dua negara (two state solution) untuk Palestina.
"Setelah melalui pembahasan yang intens, BKSAP DPR RI berhasil membuat delegasi Israel walkout setelah kalah dalam debat dan pembahasan resolusi IPU. Hal ini merupakan momen penting karena biasanya negara-negara barat berada di pihak Israel," ujar Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera sebagaimana dilansir dari TV Parlemen yang tayang Selasa (8/4).
Ia menegaskan seluruh dunia mendukung Palestina merdeka, sehingga tidak ada alasan bagi Israel untuk melanjutkan agresi militer di Palestina. Mardani mengingatkan bahwa Palestina ialah pihak yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia, sehingga inilah saatnya Indonesia mendukung dan mengawal kemerdekaan Palestina.
Anggota Komisi I DPR Jazuli Juwaini menyebut parlemen Indonesia memperjuangkan solusi dua negara (two state solution) guna menyelesaikan konflik Israel-Palestina masuk dalam rekomendasi IPU. "Parlemen Indonesia mengusulkan dan melakukan lobi agar solusi dua negara atau two state solution saat Palestina menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, diterima sebagai rekomendasi atau emergency item Sidang IPU ke-150," kata Jazuli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (9/4).
Hal itu disampaikannya saat menghadiri Sidang IPU ke-150 bersama Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI di Tashkent, Uzbekistan pada 5-9 April 2025. Dia menyebut salah satu agenda penting dan diperjuangkan oleh delegasi Indonesia dan sejumlah negara adalah penghentian agresi Israel serta pengakuan Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat agar masuk dalam rekomendasi IPU.
Bagi Indonesia, kata dia, perjuangan melawan penjajahan dan mendukung kemerdekaan Palestina adalah amanat konstitusi. Soalnya, pembukaan UUD 1945 menegaskan bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan perikeadilan. "Maka, sampai kapan pun Indonesia tidak akan lelah berjuang untuk mewujudkannya," ucapnya.
Jazuli yang duduk di komisi yang membidangi pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan intelijen itu menegaskan Indonesia akan terus berjuang mendukung kemerdekaan negara Palestina yang hingga kini masih terjajah, sebagaimana pesan proklamator Republik Indonesia Soekarno (Bung Karno).
"Kita terus berjuang dan tidak akan mundur sejengkal pun dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina di Sidang Parlemen Dunia IPU. Kita terus melobi negara-negara khususnya negara Islam, Timur Tengah dan Afrika agar resolusi two state solution bisa diterima," tuturnya.
Dalam sesi Komite Perdamaian dan Keamanan Dunia itu, dia menegaskan agar parlemen dunia bersikap tegas untuk menghentikan kekejaman dan genosida yang terjadi di Gaza. Dia pun mengetuk nurani anggota parlemen dunia atas yang terjadi di Palestina yang disebutnya sebagai tragedi kemanusiaan paling menyedihkan dalam sejarah umat manusia.
"Stop penjajahan. Stop genosida. Jangan biarkan rakyat Palestina meregang nyawa dan kita hanya diam. Bagaimana mungkin kita menunda resolusi untuk Palestina sementara setiap hari rakyat sipil, bayi, anak-anak, perempuan, dan orang tua dibantai di Gaza," kata anggota Fraksi PKS itu. (Ant/I-2)
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Pakar UI Prof Suzie Sudarman menilai deklarasi perdamaian Gaza sarat kepentingan negara kuat dan berisiko menggeser tujuan pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Meskipun Amerika Serikat (AS) tetap menolak pengakuan negara Palestina, total 159 dari 193 negara anggota PBB telah resmi mengakuinya.
GEDUNG Putih resmi mengumumkan proposal perdamaian berisi 20 poin yang diklaim mampu segera menghentikan perang Israel di Gaza.
AMERIKA Serikat (AS) meluncurkan rencana berani berisi 21 poin yang bertujuan mengakhiri perang genosida Israel di Jalur Gaza dan menciptakan jalan menuju negara Palestina di masa depan.
PRESIDEN Amerika Serikat Donald Trump menuduh Hamas menolak gencatan senjata dan membebaskan sandera.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak status negara Palestina melalui solusi dua negara di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved