AS akan Jualan Senjata Senilai US$1 Miliar ke Israel

PEMERINTAHAN Trump telah meminta persetujuan Kongres untuk mengirimkan alat ledak dan peralatan militer lainnya senilai sekitar US$1 miliar ke Israel. Keputusan ini di tengah upaya Washington menjaga keberlangsungan gencatan senjata yang rapuh di Gaza.

Sebuah laporan The Wall Street Journal, mengutip pejabat AS yang mengetahui penjualan tersebut, mengatakan bahwa usulan pengiriman senjata mencakup 4.700 bom seberat 1.000 pon senilai lebih dari US$700 juta, bersama dengan buldoser lapis baja buatan Caterpillar senilai lebih dari US$300 juta.

Laporan tersebut menambahkan bahwa permintaan tersebut akan dibayar dari bantuan militer tahunan AS yang dialokasikan ke Israel, yang berjumlah total US$3,3 miliar dalam pendanaan militer asing.

Baca juga : Hakim AS Peritahkan Mantan Penasihat Trump Steve Bannon Menyerahkan Diri ke Penjara

Persetujuan Kongres diperlukan untuk penjualan senjata asing dalam jumlah besar dan Departemen Luar Negeri akan memberi tahu komite-komite utama sebelum melanjutkannya. Komite Hubungan Luar Negeri DPR dan Senat harus menyetujui transfer tersebut sebelum dapat diselesaikan pengirimannya.

Departemen Luar Negeri tidak segera menanggapi permintaan tanggapan terkait kebijakan tersebut.

Permintaan itu disampaikan di tengah kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington, di mana ia dijadwalkan bertemu dengan Presiden Donald Trump pada hari Selasa (4/2) untuk membahas gencatan senjata di Gaza serta ketegangan regional yang lebih luas.

Baca juga : ​ Berkas Penyelidikan Terhadap Biden Terkait Dokumen Rahasia telah Rampung

Proposal baru ini muncul setelah pemerintahan Biden, di hari-hari terakhir masa jabatannya, secara informal memberi tahu Kongres tentang usulan kesepakatan senjata senilai US$8 miliar dengan Israel, termasuk amunisi untuk jet tempur dan peluru artileri.

AS menghadapi kecaman akibat memberikan bantuan militer ke Israel. Padahal lebih dari 47,50 warga Palestina, sebagian besar wanita dan anak-anak, telah terbunuh di Jalur Gaza sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023, menurut otoritas kesehatan Gaza.

Hampir 1.200 orang tewas dalam serangan lintas batas yang dipimpin oleh kelompok Palestina, menurut data Israel.

Baca juga : Donald Trump Setuju Tutup USAID, Elon Musk: Itu Sarang Penjahat

Di tengah gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran sandera di Gaza pada 19 Januari, Israel meningkatkan kekerasan di Tepi Barat yang diduduki, di mana lebih dari 900 warga Palestina telah dibunuh oleh pasukan dan pemukim Israel sejak Oktober lalu.

Beberapa kelompok hak asasi manusia, mantan pejabat Departemen Luar Negeri dan anggota parlemen dari Partai Demokrat telah mendesak pemerintah AS untuk menghentikan transfer senjata ke Israel, dengan alasan pelanggaran hukum AS, termasuk Hukum Leahy, serta hukum internasional dan hak asasi manusia. Israel membantah tuduhan tersebut.

Undang-Undang Leahy, yang diambil dari nama mantan Senator Patrick Leahy, mengharuskan AS untuk menahan bantuan militer dari unit militer atau penegak hukum asing jika terdapat bukti yang dapat dipercaya mengenai pelanggaran hak asasi manusia.

Baca juga : Tiongkok Tenang di Tengah Tarif Baru AS: Menilai Peluang Global dalam Ketidakpastian Trump

Senjata buatan Amerika telah didokumentasikan dalam beberapa serangan Israel di Gaza yang mengakibatkan korban sipil, meskipun pihak berwenang Amerika menolak untuk mengkonfirmasi fakta tersebut.

Sebuah laporan Departemen Luar Negeri pada bulan Mei mengatakan
menilai secara masuk akal bahwa Israel menggunakan senjata buatan AS dengan cara yang tidak sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional. 

Laporan tersebut tidak menerangkan kesimpulan yang pasti dan mengatakan bahwa laporan tersebut tidak mempunyai informasi yang lengkap. (Fer/P-3)