Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
WAKIL Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta memastikan tidak pernah ada pembicaraan yang membahas wacana relokasi rakyat Palestina di Jalur Gaza ke Indonesia.
Dia kembali menekankan tidak pernah ada sama sekali pembicaraan relokasi, meskipun wacana itu sempat diberitakan oleh salah satu media yang berpusat di Amerika Serikat (AS), akhir pekan lalu.
Jika wacana itu kemudian muncul dan disampaikan resmi oleh pihak tertentu, Wamenlu, saat ditemui pada Rabu (22/1), menyatakan aktivitas pemulihan yang saat ini berjalan di Jalur Gaza bukan alasan untuk relokasi.
"Pada dasarnya, kita tidak bisa menerima relokasi warga dari Jalur Gaza, karena rekonstruksi bukan menjadi alasan untuk melakukan relokasi.
Tetapi, pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu," tegas Wamenlu saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan selepas sidang kabinet.
Terkait dukungan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza, Anis Matta menyebut pemerintah Indonesia, saat ini, berkoordinasi dengan beberapa pihak untuk kembali mengirimkan bantuan.
"Kami sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan," kata Wamenlu.
Namun, Anis belum dapat menyebutkan informasi lebih lanjut mengenai rencana pengiriman bantuan tersebut.
NBC News, salah satu media yang berpusat di AS, minggu lalu, memberitakan salah satu pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS menyatakan Utusan Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff berencana mengunjungi Jalur Gaza untuk memastikan penerapan gencatan senjata.
Dalam pemberitaan yang sama, Trump dan timnya juga disebut memperhatikan solusi jangka panjang untuk mengakhiri konflik di Jalur Gaza, termasuk terkait nasib 2 juta warga Palestina di Jalur Gaza.
"Indonesia, misalnya, menjadi salah satu tempat yang dibahas sebagai tujuan (relokasi) sebagian dari (warga Jalur Gaza)," demikian
petikan laporan NBC tersebut mengutip pejabat yang terlibat dalam transisi kepemimpinan di AS itu.
Kementerian Luar Negeri RI, dalam siaran resminya yang diterbitkan di Jakarta, Selasa (21/1), menyatakan pemerintah Indonesia tidak pernah berencana merelokasi sebagian dari 2 juga penduduk Jalur Gaza ke Indonesia.
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta
penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik," tegas Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI dalam sebuah pernyataan resmi.
Kemenlu melanjutkan Pemerintah RI memilih untuk menghindari berbagai spekulasi yang berkembang, dan konsisten pada sikapnya untuk tidak menerima segala bentuk rencana memindahkan rakyat Palestina di Jalur Gaza.
Pemerintah Indonesia, sebagaimana disampaikan dalam siaran resmi Kemenlu, berpendapat relokasi itu justru sesuai dengan keinginan Israel yang ingin mengusir rakyat Palestina dari Jalur Gaza, dan melanjutkan berbagai aktivitas pendudukan ilegal mereka di wilayah-wilayah Palestina.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi segala upaya untuk memindahkan warga Jalur Gaza tidak dapat diterima," pungkas Kementerian Luar Negeri RI. (Ant/Z-1)
Baznas salurkan bantuan kepada keluarga pengungsi Palestina di Mesir.
Indonesia didorong untuk melakukan tindakan yang tegas dalam mendukung Palestina tidak hanya sekedar pernyataaan-pernyataan dukungan.
Sektor pertahanan memperkuat peran aktif Indonesia di forum internasional untuk mendorong penyelesaian konflik global, termasuk di Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina.
Israel berencana menyetujui proyek permukiman E1 di Tepi Barat yang tertunda. Namun proyek ini menuai kecaman internasional.
Pemerintah banyak melakukan sejumlah terobosan untuk membela Palestina yang termasuk pertama mengakui kemerdekaan Indonesia.
Keputusan Indonesia meningkatkan langkah bantuan kemanusiaan kepada warga Palestina di Jalur Gaza didasari dengan semakin mendesaknya tuntutan aksi konkret akibat kekejaman Zionis Israel.
Warga yang direlokasi berasal 2.209 keluarga. Mereka akan menempati lahan seluas 130 hektare.
Hutan dengan kerapatan kayu di atas 70 persen hanya tersisa sekitar 10 ribu hektare. Sementara yang berkepadatan 40–70 persen hanya 8 ribu hektare.
GUBERNUR DKI Jakarta, Pramono Anung, meninjau langsung lokasi pengungsian korban kebakaran di Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Pemprov DKI mengkaji relokasi sementara
Endress+Hauser, perusahaan instrumentasi pengukuran, layanan, serta rekayasa proses industri, merelokasi kantor cabang Medan ke lokasi yang lebih strategis.
Pembangunan rumah relokasi warga Rempang menghadapi hambatan serius akibat keterlambatan pembayaran upah dan kelangkaan bahan bangunan.
Bupati Sukabumi, Asep Japar, mengaku pemerintah daerah segera menyiapkan lahan relokasi bagi warga terdampak bencana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved