Laporan Penasihat Khusus Mengungkap Usaha Kriminal Donald Trump untuk Batalkan Pemilu 2020 Dirilis Kejaksaan

JAKSA Agung Merrick Garland secara publik merilis laporan penasihat khusus Jack Smith, tentang penyelidikannya terhadap Donald Trump dan upayanya untuk membatalkan pemilu 2020, yang merinci “upaya kriminal presiden terpilih untuk mempertahankan kekuasaan.”

Laporan yang lebih dari 130 halaman tersebut, yang diserahkan ke Kongres dan dirilis pada Selasa pagi setelah masa penahanan pengadilan yang menghalangi perilisannya berakhir pada tengah malam, menjelaskan secara rinci bagaimana Trump mencoba membatalkan pemilu 2020. Tim Smith dengan tegas menyatakan bahwa mereka percaya Trump secara kriminal mencoba untuk menggulingkan kehendak rakyat dan membatalkan hasil pemilu.

“Seperti yang dijelaskan dalam dakwaan asli dan dakwaan pengganti, ketika menjadi jelas bahwa Mr. Trump telah kalah dalam pemilu dan bahwa cara sah untuk menantang hasil pemilu telah gagal, dia resort kepada serangkaian upaya kriminal untuk mempertahankan kekuasaan,” bunyi laporan tersebut.

Pelepasan ini menandai kata resmi terakhir penasihat khusus tentang penyelidikannya terhadap peristiwa 6 Januari 2021. Tindakan Trump serta rekan-rekannya sebelum itu untuk mengganggu proses transfer kekuasaan yang damai.

Laporan tersebut berisi uraian fakta mengenai upaya-upaya Trump untuk membatalkan pemilu 2020, termasuk “tekanan pada pejabat negara bagian,” “rencana pemilih palsu,” “tekanan pada Wakil Presiden” Mike Pence, dan bagian tentang bagaimana pendukung Trump menyerang Gedung Capitol AS pada 6 Januari. Ini pada dasarnya mencerminkan dakwaan subversi pemilu federal yang dibawa Smith terhadap Trump pada 2023, yang disesuaikan pada 2024 setelah keputusan Mahkamah Agung mengenai kekebalan, dan akhirnya dibatalkan setelah kemenangan Trump dalam pemilu November.

“Sampai Mr. Trump menghalanginya, proses demokrasi ini telah berjalan dengan damai dan tertib selama lebih dari 130 tahun,” tulis Smith, merujuk pada sertifikasi hasil Electoral College oleh Kongres, di bawah Undang-Undang Penghitungan Pemilu tahun 1887.

Rekan Konspirator yang Belum Diadili

Smith membawa empat dakwaan terhadap Trump dalam penyelidikan pemilu 2020. Namun, kasus ini mengalami kemunduran yang memuncak pada keputusan Mahkamah Agung mengenai kekebalan presiden musim panas lalu yang menetapkan standar yang sangat tinggi untuk menuntut mantan presiden atas tindakannya di jabatan. Penasihat khusus akhirnya menghentikan kasus terhadap Trump setelah pemilih pada bulan November memutuskan untuk mengembalikannya ke Gedung Putih.

Namun, kantor penasihat khusus terus menyelidiki rekan-rekan konspirator yang belum diadili setelah menuntut Trump, kata Smith dalam laporannya.

Kantor tersebut menemukan bukti salah satu subjek penyelidikan, yang tidak disebutkan namanya, mungkin telah melakukan kejahatan yang tidak terkait, dan penyelidikan tersebut telah dirujuk ke kantor jaksa AS, menurut laporan tersebut.

Dalam penyelidikan pemilu federal, penasihat khusus pada akhirnya tidak membawa dakwaan tambahan, meskipun para jaksa telah membuat “penentuan awal” dakwaan terhadap “beberapa” rekan konspirator mungkin dapat dibenarkan.

“Laporan ini tidak boleh dibaca untuk menuduh bahwa orang tertentu selain Mr. Trump melakukan kejahatan, dan tidak pula dibaca untuk membebaskan orang tertentu,” bunyi laporan tersebut.

Sebelum menghentikan kasus terhadap Trump, kantor tersebut telah memulai pembahasan mengenai apakah dakwaan terhadap rekan-rekan konspirator tambahan akan diajukan dalam kasus Trump atau dalam kasus terpisah.

“Karena Kantor tidak mencapai kesimpulan akhir dan tidak mencari dakwaan terhadap siapa pun selain Mr. Trump, kepala konspirasi kriminal dan penerima manfaat yang dimaksud, laporan ini tidak menjelaskan lebih lanjut tentang penyelidikan dan penilaian awal terhadap individu yang tidak dikenakan dakwaan,” kata Smith.

Trump Berusaha Menunda Perilisan Laporan

Penyampaian temuan Smith tentang peristiwa 6 Januari datang setelah presiden terpilih dan sekutunya tidak dapat menghentikan departemen untuk merilisnya. Namun, manuver hukum mereka memang memperlambat perilisan laporan tersebut saat waktu terus berjalan menuju pelantikan 20 Januari, serta membalikkan rencana departemen untuk merilis volume dua dari laporan tersebut, yang mencakup penyelidikan dokumen rahasia.

Garland tidak berniat untuk merilis bagian tersebut secara publik, tetapi ia berencana untuk membiarkan sekelompok kecil anggota legislatif melihatnya di balik pintu tertutup. Namun, Hakim Distrik AS Aileen Cannon memperpanjang perintah yang mencegahnya untuk membagikan volume itu kepada siapa pun di luar departemen. Sidang mengenai masalah ini dijadwalkan untuk minggu ini. (CNN/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani