Presiden Filipina Kecam Rencana Pembunuhan oleh Wakilnya

PRESIDEN Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. menanggapi dengan serius ancaman pembunuhan yang ditujukan kepada dirinya oleh Wakil Presiden Filipina Sara Duterte. Marcos menyatakan bahwa masalah tersebut menjadi tidak proporsional karena penolakan Duterte untuk menjawab pertanyaan yang sah tentang dugaan penyalahgunaan dana oleh kantor wakil presiden.

Dalam suatu pesan video, Marcos menyatakan bahwa masalah tersebut tidak akan berkembang menjadi drama seperti ini, jika saja Duterte menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para anggota parlemen tersebut. "Ada banyak kata-kata kotor dan ancaman yang sembrono, termasuk rencana untuk membunuh sebagian dari kami," katanya tidak menyebut secara langsung nama Wakil Presiden Sara Duterte dilansir The New York Times, Selasa (26/11)

"Pembicaraan ini akan berakhir jika saja sumpah untuk mengatakan kebenaran sebagai pelayan publik dipenuhi dan tidak dihalangi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, malah dialihkan ke omongan murahan," ujar Marcos.

Baca juga : Menko Yusril Sebut Status Hukuman Mati Mary Jane Kemungkinan Diubah Presiden Filipina

Marcos menyebut bahwa umpatan dan ancaman secara jelas terhadap nyawa yang dilakukan oleh Duterte mengkhawatirkan. Bahkan pernyataan tersebut tidak pantas disampaikan di negara demokrasi seperti Filipina.

"Jika merencanakan pembunuhan Presiden semudah itu, bagaimana dengan warga negara biasa kita?" tanya Marcos.

"Upaya kriminal seperti itu tidak boleh diabaikan. Saya akan melawannya. Sebagai negara demokrasi, kita perlu menegakkan supremasi hukum," tegasnya.

Baca juga : Respons Kejagung soal Kepulangan Mary Jane: Ranah Kementerian

Sejak Senin (25/11) keamanan presiden diperketat, dua hari setelah Duterte mengatakan dalam pengarahan virtual bahwa dia telah mengatur ancaman pembunuhan terhadap Marcos, istrinya, Liza, dan Ketua DPR Martin Romualdez, yang merupakan sepupu presiden.

Duterte mengeluarkan ancaman tersebut saat dia berada di DPR bersama kepala stafnya, pengacara Zuleika Lopez, yang ditahan karena tidak menanggapi pertanyaan mengenai penyalahgunaan dana di kantor Wakil Presiden selama penyelidikan legislatif.

Sementara itu, Departemen Kehakiman mengatakan akan mengeluarkan surat panggilan pengadilan terhadap Duterte. Pihaknya akan memberi Duterte waktu lima hari untuk menjelaskan sendiri di hadapan penyelidik.

Baca juga : Cerita Petinju Manny Pacquiao, 30 Menit Bertemu Mary Jane di LP Yogyakarta

"Rencana terencana untuk membunuh presiden seperti yang dinyatakan oleh orang yang mengaku sebagai dalangnya kini akan menghadapi konsekuensi hukum," kata Jesse Andres, wakil sekretaris Departemen Kehakiman, kepada wartawan.

Filipina kini bersiap menghadapi pertarungan antara Marcos dan Duterte. Ayahnya Duterte, Rodrigo Duterte, ialah pendahulu Marcos sebagai presiden dan keluarga Duterte telah mengecam secara terbuka tentang keluarga Marcos selama lebih dari setahun.

Sejak lama, Marcos tetap bungkam mengenai pernyataan mereka, termasuk ancaman Duterte bulan lalu untuk memenggal kepalanya. Para analis mengatakan pidato presiden pada Senin ialah tanda paling jelas bahwa ia bermaksud untuk menghadapi ancaman dari keluarga Dutertes secara langsung.

Baca juga : Temui Presiden Filipina Marcos Jr, Prabowo Didoakan Sukses Pimpin Indonesia

Menurut Presiden, semua pejabat pemerintah diamanatkan untuk melindungi konstitusi dan tunduk pada transparansi dan akuntabilitas. "Jadi tidak benar untuk menghalangi pejabat terpilih rakyat untuk mencari kebenaran," sebutnya.

Marcos berharap agar peristiwa tersebut berakhir dengan cara damai dan kebenaran. Meskipun dia fokus pada pemerintahan, Marcos mengatakan penegakan hukum tidak boleh dikompromikan.

"Hukum harus berlaku dalam situasi apa pun, tidak peduli siapa yang terkena dampaknya. Itu sebabnya saya tidak akan membiarkan orang lain berhasil menyeret seluruh negara ke dalam lumpur politik," tegasnya.

"Mari kita hormati prosesnya. Mari kita patuhi hukum. Mari kita ingat amanat yang dipercayakan kepada kita oleh jutaan orang Filipina," pungkasnya.

Ketika Marcos dan  Duterte terpilih pada 2022, keduanya menjanjikan persatuan nasional. Aliansi dinasti politik mereka yang kuat seharusnya tangguh, masing-masing basis Duterte berada di selatan Filipina dan keluarga Marcos menguasai wilayah utara.

Namun pasangan yang serba praktis itu tidak bertahan lama. Marcos resmi dilantik sebagai presiden Filipina menggantikan Rodrigo Duterte melalui suatu upacara di Manila, pada Kamis (30/6/2022).

Namun setelah pidato Duterte, Dewan Keamanan Nasional mengatakan bahwa mereka menganggap semua ancaman terhadap Marcos sebagai masalah keamanan nasional. 

Bahkan kelompok keamanan presiden mengatakan setiap ancaman terhadap nyawa presiden dan keluarga pertama, terlepas dari asal usulnya--dan terutama yang diungkapkan secara terang-terangan di depan umum--akan ditangani dengan sangat serius.

Kepala staf militer Filipina, Jenderal Romeo Brawner Jr, mengatakan militer akan tetap netral, tetapi ia mengingatkan para prajurit untuk tidak tergoyahkan oleh peristiwa politik terkini dan harus tetap setia pada Konstitusi. (NY Times/Z-2)