Headline

Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.

Fokus

Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.

Negara-Negara Penjajah Harus Tanggung Jawab Tangani Krisis Iklim

Andhika Prasetyo
14/11/2024 06:27
Negara-Negara Penjajah Harus Tanggung Jawab Tangani Krisis Iklim
Ilustrasi(Antara)

Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, selaku tuan rumah Konferensi Perubahan Iklim PBB COP29, mendesak negara-negara maju bekas penjajah di masa lalu untuk membantu negara-negara kepulauan kecil menangani dampak perubahan iklim.

"Saya menyeru kepada semua negara maju, khususnya yang memiliki masa lalu sebagai penjajah, untuk memberikan bantuan finansial dan teknis yang nyata untuk mendukung negara-negara kepulauan kecil. Mereka memerlukan bantuan untuk melindungi negeri mereka dari dampak perubahan iklim," kata Aliyev dalam KTT Pemimpin Negara-Negara Pulau Kecil Berkembang terkait Perubahan Iklim dalam rangka COP29 Azerbaijan, Rabu (13/11).

Aliyev mengatakan, menjadi tuan rumah COP29 membuat jalinan Azerbaijan dengan negara-negara kepulauan kecil berkembang semakin erat. Azerbaijan juga telah memperlihatkan dukungan nyata bagi negara-negara tersebut dengan menyalurkan bantuan kepada sejumlah negara-negara rentan untuk menangani dampak bencana krisis iklim.

Selama empat tahun kepemimpinan Azerbaijan dalam Gerakan Non-Blok, ucap Aliyev, negara tersebut juga telah memberikan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada lebih dari 80 negara.

Sementara itu, Presiden Azerbaijan menyoroti keterkaitan antara neokolonialisme dengan perubahan iklim, seraya menyebut teritori seberang laut Prancis dan Belanda di Laut Karibia dan Samudra Pasifik sebagai wilayah yang paling terdampak perubahan iklim.

"Kenaikan air laut, cuaca ekstrem, dan menyusutnya keberagaman hayati menimbulkan ancaman yang genting di kawasan-kawasan tersebut. Namun, suara mereka seringkali dibungkam dengan brutal oleh pemerintah pusat," kata Aliyev.

Ia lantas menyebut bahwa proses dekolonisasi kawasan Polinesia Prancis dan Kaledonia Baru di Samudra Pasifik belum selesai meski oleh PBB, daerah tersebut masih diakui sebagai kawasan tanpa pemerintahan sendiri.

"Antara tahun 1966 hingga 1996, kawasan Polinesia Prancis menderita penurunan kualitas lingkungan yang parah karena 193 uji coba nuklir yang dilakukan Prancis di sana. Ini menunjukkan Prancis bertanggung jawab terhadap kontaminasi dan radiasi pada tanah dan air yang parah," tegas Aliyev. (Z-11)

 



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya