Headline
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Pemerintah menyebut suplai minyak dari Amerika akan meningkat.
Kumpulan Berita DPR RI
RIBUAN orang berunjuk rasa pada Sabtu (21/9) di Lahore, Pakistan, untuk menuntut pembebasan segera mantan Perdana Menteri Imran Khan yang dipenjara. Partai Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) pimpinan Khan berhasil mengadakan rapat umum besar di Lahore untuk pertama kalinya sejak pemilihan umum 8 Februari.
Partai tersebut memperoleh puluhan kursi di provinsi Punjab. Pemerintah setempat telah mengizinkan unjuk rasa tersebut diadakan selama tiga jam setelah adanya perintah Pengadilan Tinggi Lahore pada Jumat (20/9).
Partai yang berkuasa di provinsi tersebut adalah Liga Muslim Pakistan-Nawaz, pimpinan mantan Perdana Menteri Nawaz Sharif, dan putrinya Maryam Nawaz, yang menjadi menteri utama. Ketua Sementara PTI, Barrister Gohar, mengatakan pemerintah harus segera membebaskan Khan karena ketidakstabilan ekonomi dan politik Pakistan semakin tidak terkendali.
Baca juga : Kali Ketiga Imran Khan Divonis Bersalah, Hukumannya 14 Tahun Penjara
"Saya peringatkan pemerintah untuk membebaskan Khan karena situasinya kini sudah tidak terkendali dan kami akan mengerahkan orang-orang ke jalan untuk berunjuk rasa," katanya, dilansir Anadolu, Senin (23/9).
Ia mengkritik pemerintah karena tidak mengizinkan partainya untuk bebas berunjuk rasa dan mengeluarkan surat keterangan tidak keberatan (SKKB) setelah ada perintah dari pengadilan.
Ini adalah unjuk kekuatan kedua PTI bulan ini setelah menggelar rapat umum besar di Islamabad pada 8 September untuk pertama kalinya sejak Mei 2023 karena pemerintah telah berkali-kali menolak mengizinkan partai tersebut menyelenggarakan pertemuan publik di ibu kota meskipun ada perintah pengadilan.
Baca juga : Mantan PM Pakistan Imran Khan Divonis 10 Tahun Penjara
Salman Akram Raja, sekretaris jenderal PTI dan pengacara terkemuka, menuduh Komisi Pemilihan Umum Pakistan melakukan kecurangan pada pemilu 8 Februari dan merebut kemenangan dari PTI.
"Pemerintah saat ini tidak memiliki mandat publik dan kami tidak akan membiarkannya melakukan amandemen konstitusi apa pun dan membentuk pengadilan konstitusi untuk menyesuaikan kepala hakim saat ini yang bias," kata Raja kepada para pendukungnya.
Ia mengklaim pemerintah mengajukan amandemen konstitusional untuk melarang PTI dan mengirim Khan ke pengadilan militer untuk diadili. Para pengunjuk rasa meneriakkan slogan-slogan, termasuk, "Hidup Imran Khan", "Bebaskan Imran Khan" dan "Pemilu yang dicurangi tidak dapat diterima."
Baca juga : Imran Khan Tetep Semangat di Dalam Penjara
PTI mengklaim telah memenangkan dua pertiga daerah pemilihan dalam pemilu tersebut. Komisi Pemilihan Umum Pakistan telah menepis tuduhan tersebut. Raja mengumumkan akan segera meluncurkan protes nasional untuk menekan pemerintah agar membebaskan Khan.
Khan, 72 tahun, saat ini mendekam di penjara di kota garnisun Rawalpindi di timur laut, mencari jaminan dalam kasus-kasus mulai dari korupsi hingga terorisme. Ia membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Pengadilan telah mengesampingkan dua hukuman dan menangguhkan hukuman ketiga.
Mantan bintang kriket itu digulingkan dalam mosi tidak percaya pada April 2022. (I-2)
Presiden Iran Pezeshkian mengatakan pemerintah tetap beroperasi meskipun perang di negara itu semakin memanas.
Sebanyak sembilan orang dilaporkan tewas dan 40 lainnya mengalami luka-luka dalam bentrokan antara aparat kepolisian dan pengunjuk rasa Konsulat Amerika Serikat di Karachi, Pakistan.
Juru Bicara Taliban Zabiullah Mujahid mengecam serangan udara Pakistan di Kabul dan Kandahar. Kabul klaim lancarkan operasi balasan besar-besaran di perbatasan.
Hubungan Pakistan dan Afghanistan mencapai titik terendah. Islamabad meluncurkan serangan udara ke Kabul dan Kandahar sebagai balasan atas agresi Taliban.
Pakistan melancarkan serangan udara ke Nangarhar dan Paktika di Afghanistan. Kabul menuduh warga sipil tewas dan terluka, sementara Islamabad mengklaim operasi menargetkan TTP dan ISKP.
Indonesia dan Pakistan memperkuat komitmen kemitraan kedua negara di sektor pertahanan, investasi, hingga dukungan terhadap forum kerja sama negara berkembang atau Developing Eight
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved