Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyerukan reformasi PBB. Di hadapan Majelis Umum dia menilai bahwa Dewan Keamanan (DK) sudah jelas tidak lagi layak untuk menangani tantangan-tantangan kontemporer.
"Menempatkan nasib keamanan dunia di tangan beberapa orang terpilih sementara sebagian besar orang menanggung beban ancaman ini adalah tidak adil, tidak jujur, dan tidak berkelanjutan," kata Ramaphosa pada KTT Masa Depan PBB di New York, Amerika Serikat, dilansir Anadolu, Senin (23/9).
Menyoroti perang, konflik, dan perubahan iklim yang sedang berlangsung, ia menekankan bahwa struktur Dewan Keamanan tidak mewakili semua negara dan gagal mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ramaphosa menggambarkan Pakta untuk Masa Depan, yang diadopsi oleh Majelis Umum, sebagai kesempatan untuk menyegarkan kembali sistem multilateral dan memenuhi janji untuk mereformasi tata kelola global, termasuk Dewan Keamanan dan lembaga keuangan internasional.
Ia juga mendesak dukungan untuk agenda pembangunan Afrika, yang dikenal sebagai Agenda 2063. Dia menekankan bahwa pakta tersebut "harus melibatkan penguatan tindakan multilateral demi perdamaian berkelanjutan."
"Kita harus mengejar tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional," kata Ramaphosa, yang pemerintahannya membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida atas serangan membabi buta Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina yang terkepung di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. (I-2)
Iravani menekankan bahwa konflik terbaru dengan Israel bukan masalah regional dan bukan sekadar serangan terhadap satu negara.
“AS coordinated by the parties to the agreement and the mediators, the ceasefire in the Gaza Strip will begin at 8:30 a.m. on Sunday, January 19, local time in Gaza.”
DUTA Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menegaskan konflik di Jalur Gaza akan tetap menjadi prioritas utama selama presidensi negaranya di Dewan Keamanan PBB.
Indonesia menyesalkan resolusi DK PBB yang menuntut gencatan senjata segera tanpa syarat dan permanen di Jalur Gaza diveto oleh AS.
AMERIKA Serikat memveto resolusi di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza.
Utusan Palestina untuk PBB Majed Bamya menegaskan tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk menghalangi resolusi yang bertujuan mengakhiri genosida yang dilakukan Israel.
PELAPOR khusus PBB meminta negara-negara memutus semua hubungan perdagangan dan keuangan dengan Israel. Pasalnya, hubungan itu disebutnya sebagai ekonomi genosida.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, menghadapi pembatalan mendadak saat dijadwalkan menyampaikan pidato publik di Bern, Swiss.
Pelapor Khusus PBB, Francesca Albanese, dalam laporannya menyebut sedikitnya 48 perusahaan yang diduga membantu operasi militer dan sistem pendudukan Israel.
IRAN menolak klaim pembenaran AS atas serangan Negeri Paman Sam terhadap fasilitas nuklir Iran yang disebut Washington sebagai pembelaan diri kolektif.
Antonio Guterres pada (28/6) waktu setempat menyambut baik penandatanganan kesepakatan damai yang digelar sehari sebelumnya antara Republik Demokratik Kongo (DRC) dan Rwanda.
TAK terasa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasuki usia ke-80 tahun dengan menghadapi badai kritik di tengah krisis legitimasi dan keterbatasan anggaran.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved