Afrika Selatan Minta DK PBB Direformasi

PRESIDEN Afrika Selatan Cyril Ramaphosa menyerukan reformasi PBB. Di hadapan Majelis Umum dia menilai bahwa Dewan Keamanan (DK) sudah jelas tidak lagi layak untuk menangani tantangan-tantangan kontemporer.

"Menempatkan nasib keamanan dunia di tangan beberapa orang terpilih sementara sebagian besar orang menanggung beban ancaman ini adalah tidak adil, tidak jujur, dan tidak berkelanjutan," kata Ramaphosa pada KTT Masa Depan PBB di New York, Amerika Serikat, dilansir Anadolu, Senin (23/9).

Menyoroti perang, konflik, dan perubahan iklim yang sedang berlangsung, ia menekankan bahwa struktur Dewan Keamanan tidak mewakili semua negara dan gagal mempertimbangkan berbagai sudut pandang. Ramaphosa menggambarkan Pakta untuk Masa Depan, yang diadopsi oleh Majelis Umum, sebagai kesempatan untuk menyegarkan kembali sistem multilateral dan memenuhi janji untuk mereformasi tata kelola global, termasuk Dewan Keamanan dan lembaga keuangan internasional. 

Ia juga mendesak dukungan untuk agenda pembangunan Afrika, yang dikenal sebagai Agenda 2063. Dia menekankan bahwa pakta tersebut "harus melibatkan penguatan tindakan multilateral demi perdamaian berkelanjutan."

"Kita harus mengejar tercapainya perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hukum internasional," kata Ramaphosa, yang pemerintahannya membawa Israel ke Mahkamah Internasional (ICJ) atas tuduhan genosida atas serangan membabi buta Tel Aviv terhadap daerah kantong Palestina yang terkepung di Gaza sejak 7 Oktober tahun lalu. (I-2)