Uni Eropa Marah ke Israel, Ini Penyebabnya

KEPALA kebijakan luar negeri Uni Eropa mengecam Israel. Itu setelah pemerintah Benjamin Netanyahu mencabut status diplomatik diplomat Norwegia yang berurusan dengan Otoritas Palestina.

"Saya mengutuk keras keputusan yang tidak beralasan ini, yang bertentangan dengan semangat Perjanjian Oslo dan secara tidak proporsional mengganggu hubungan dan kerja sama normal dengan Otoritas Palestina," kata Josep Borrell dalam sebuah pernyataan, dilansir dari Anadolu, Jumat (9/8).

Ia mengatakan kepala delegasi Uni Eropa di Tel Aviv telah menyampaikan posisi Uni Eropa kepada pemerintah Israel, dan ini bukan masalah bilateral antara Israel dan Norwegia, tetapi merupakan masalah kepentingan semua pihak yang bekerja untuk perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

Baca juga : Uni Eropa Disebut Pendukung Utama Otoritas Palestina

"Uni Eropa menyatakan solidaritas penuh dengan Norwegia, mitra yang sangat berharga dalam upaya kami untuk mendorong perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan di kawasan ini," kata Borrell.

Menteri Luar Negeri Norwegia Espen Barth Eide juga merilis pernyataan dalam tindakan ekstrem tersebut.

"Ini adalah tindakan ekstrem yang pertama dan terutama memengaruhi kemampuan kami untuk membantu penduduk Palestina. Ini sekali lagi menunjukkan bahwa pemerintah Netanyahu secara aktif menentang solusi dua negara," kata Eide dalam sebuah pernyataan.

Baca juga : Jerman Mengaku tidak Dukung Kebijakan Pendudukan Israel

Dia mengatakan negara Nordik itu "adalah dan akan selalu menjadi sahabat Israel dan rakyat Israel," namun, pada saat yang sama, Norwegia telah jelas dalam kritiknya terhadap pendudukan, bagaimana perang di Jalur Gaza telah dilakukan dan penderitaan yang ditimbulkannya terhadap warga Palestina.

"Keputusan hari ini akan berdampak pada hubungan kami dengan pemerintahan Netanyahu. Kami sekarang sedang mempertimbangkan langkah-langkah apa yang akan diambil Norwegia untuk menanggapi situasi yang diciptakan oleh pemerintahan Netanyahu."

Barth menambahkan bahwa terlepas dari keputusan tersebut, prioritas negaranya adalah berupaya mewujudkan perdamaian dan solusi diplomatik atas konflik di Timur Tengah. (I-2)