Filipina Pasang Badan untuk Laut Cina Selatan

PRESIDEN Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan negaranya tidak akan menyerah atau goyah dalam pendiriannya terkait sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Marcos juga menyerukan agar ketegangan di jalur perairan strategis tersebut diselesaikan melalui jalur diplomatik.

Hal itu disampaikan dalam pidato kenegaraan tahunannya di hadapan Kongres pada Senin (22/7) ketika Filipina dan Tiongkok berupaya meredakan perselisihan setelah serangkaian bentrokan sengit di perairan yang diperebutkan tersebut.

Tanpa menyebut nama Tiongkok, Marcos menegaskan Filipina akan mengatasi tantangan terhadap kedaulatan teritorialnya di Laut Cina Selatan, yang dikenal sebagai Laut Filipina Barat di Manila.

Baca juga : Penjaga Pantai Tiongkok Dituduh seperti Bajak Laut di Laut Cina Selatan

“Memastikan hak dan kepentingan kami dengan cara yang adil dan damai seperti yang selalu kami lakukan,” katanya.

Dia menambahkan Filipina akan terus menemukan cara untuk meredakan ketegangan di wilayah yang diperebutkan. “Tanpa mengorbankan posisi dan prinsip kami,” lanjutnya.

“Filipina tidak bisa menyerah. Filipina tidak boleh goyah,” katanya, sambil menerima tepuk tangan meriah.

Baca juga : Ubah Wajah Laut China Selatan Jadi Sea of Peace

"Laut Filipina Barat, adalah milik kita,” tambahnya.

Pidato presiden Filipina tersebut disampaikan sehari setelah Manila dan Beijing mengumumkan tercapainya pengaturan sementara untuk misi pasokan bagi pasukan Filipina yang ditempatkan di Second Thomas Shoal yang diperebutkan di Laut Cina Selatan.

Tiongkok mengklaim hampir seluruh wilayah Laut Cina Selatan, termasuk Dangkalan Thomas Kedua, tempat Filipina memiliki kapal angkatan laut yang berkarat untuk memperkuat klaim maritimnya sendiri.

Baca juga : Ubah Wajah Laut China Selatan Jadi Sea of Peace

Pasukan Filipina dan Tiongkok terlibat bentrokan sengit di terumbu karang yang tenggelam dalam beberapa bulan terakhir, sehingga memicu kekhawatiran akan konflik yang dapat berlarut-larut di Amerika Serikat karena perjanjian pertahanan bersama dengan Manila.

Perjanjian sementara

Baik Tiongkok maupun Filipina belum memberikan rincian mengenai pengaturan sementara tersebut, namun Manila mengatakan pada hari Senin bahwa hal tersebut tidak akan merugikan posisi nasional kita masing-masing.

“Dalam keinginan kami untuk meredakan ketegangan di Laut Cina Selatan untuk mengelola perbedaan secara damai, kami menekankan bahwa perjanjian tersebut dilakukan dengan itikad baik dan Filipina tetap siap untuk melaksanakannya,” kata Departemen Luar Negeri Filipina. dalam sebuah pernyataan.

Baca juga : Marcos Jr Janji  Hadapi Tiongkok

“Kami mendesak Tiongkok untuk melakukan hal yang sama,” ujarnya.

Tiongkok mengonfirmasi perjanjian sementara dengan kedua belah pihak setuju untuk bersama-sama mengelola perbedaan maritim dan meredakan ketegangan.

Beijing menegaskan kembali permintaannya agar Filipina menarik kapal perangnya dan mengatakan pihaknya tidak akan menerima pengiriman barang dalam jumlah besar ke perairan dangkal tersebut.

“Antara sekarang dan ketika kapal perang ditarik, jika Filipina perlu mengirimkan kebutuhan hidup kepada personel yang tinggal di kapal perang tersebut, Tiongkok bersedia mengizinkannya dalam semangat kemanusiaan jika Filipina memberi tahu Tiongkok terlebih dahulu dan setelah verifikasi di lokasi. dilakukan,” kata Kementerian Luar Negeri Tiongkok dalam sebuah pernyataan.

Filipina sebelumnya mengatakan mereka menentang pemberian informasi kepada Tiongkok terlebih dahulu mengenai misi pasokan mereka dan hal ini tidak berubah berdasarkan perjanjian baru meskipun ada pernyataan dari kementerian Tiongkok.

“Prinsip-prinsip dan pendekatan yang tertuang dalam perjanjian tersebut dicapai melalui serangkaian konsultasi yang cermat dan cermat antara kedua belah pihak yang membuka jalan bagi konvergensi gagasan tanpa mengorbankan posisi nasional,” kata Departemen Luar Negeri Filipina.

Oleh karena itu, pernyataan juru bicara mengenai pemberitahuan sebelumnya dan konfirmasi di tempat tidak akurat.

Tiongkok menolak keputusan Pengadilan Arbitrase Permanen di Den Haag pada tahun 2016 yang menyatakan bahwa klaim besar-besaran Beijing di Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar berdasarkan hukum internasional. Kasus ini dibawa ke pengadilan oleh Filipina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan pengaturan sementara dengan Filipina mengenai pengiriman pasokan kemanusiaan mencerminkan niat baik Tiongkok. (Aljazeera/Z-8)