Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
KEPEMIMPINAN Palestina pada Jumat (19/7) memuji keputusan The International Court of Justice/Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan bahwa pendudukan Israel di wilayah Palestina adalah ilegal. Namun pendapat tersebut menuai kecaman dari Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Mahkamah Internasional telah membuat keputusan yang bohong dengan menyimpulkan bahwa kebijakan dan praktik Israel sama dengan aneksasi sebagian besar wilayah pendudukan.
Kantor Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan pihaknya menyambut baik keputusan bersejarah tersebut dan menuntut agar Israel terpaksa melaksanakannya.
Baca juga : Palestina Ingin Jadi Anggota Penuh PBB
Dalam pendapat penasehatnya yang tidak mengikat, pengadilan yang berbasis di Den Haag menemukan bahwa Israel berkewajiban untuk segera menghentikan semua aktivitas permukiman baru dan mengevakuasi semua pemukim dari wilayah yang diduduki.
Keputusan tersebut semakin menarik perhatian karena dilatarbelakangi oleh perang Israel-Hamas di Gaza. Akan tetapi, Netanyahu memimpin serangkaian kecaman dari politisi konservatif, sayap kanan dan bahkan sentris di Israel.
“Orang-orang Yahudi bukanlah penjajah di tanah mereka sendiri, tidak di ibu kota abadi kami, Yerusalem, atau di warisan leluhur kami di Yudea dan Samaria (Tepi Barat yang diduduki)," kata Netanyahu dalam sebuah pernyataan.
Baca juga : Sidang ICJ Soal Penjajahan Israel di Palestina Dimulai
“Tidak ada keputusan kebohongan di Den Haag yang akan memutarbalikkan kebenaran sejarah ini, dan demikian pula, legalitas pemukiman Israel di seluruh wilayah tanah air kita tidak dapat disangkal,” sebutnya.
Dalam pernyataannya dalam versi bahasa Inggris, Netanyahu menyebut keputusan itu tidak masuk akal, bukan kebohongan seperti yang ia katakan dalam versi Ibrani.
Pemimpin oposisi berhaluan tengah Israel, Yair Lapid mengatakan keputusan pengadilan tersebut tidak berhubungan, sepihak, tercemar dengan anti-Semitisme dan kurang memahami realitas di lapangan.
Baca juga : Dewan Keamanan PBB Kaji Putusan ICJ, Aljazair: Masa Impunitas Israel Telah Berakhir
"Putusan ICJ memperbarui harapan rakyat kita akan masa depan yang bebas dari penjajahan,” tulis Kepresidenan Palestina.
Keputusan ICJ tersebut muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan Majelis Umum PBB pada tahun 2022 mengenai konsekuensi hukum dari pendudukan, penyelesaian, dan aneksasi berkepanjangan Israel atas wilayah Palestina yang diduduki sejak tahun 1967.
Dalam Perang Enam Hari tahun 1967, Israel menduduki Jalur Gaza dan Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur yang dengan cepat dianeksasi. PBB kemudian menyatakan pendudukan wilayah Palestina ilegal.
Kasus terpisah yang diajukan oleh ICJ di Afrika Selatan menuduh bahwa serangan Israel di Gaza, yang dilancarkan setelah serangan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, melanggar Konvensi Genosida PBB tahun 1948. Israel membantah keras tuduhan tersebut.
(CNA/Z-9)
Brasil berencana bergabung dengan Afrika Selatan untuk menggugat Israel melakukan genosida di Gaza.
ICJ mengeluarkan putusan bagi negara-negara untuk saling menggugat terkait perubahan iklim.
Mahkamah Internasional membuka sidang penting mengenai dugaan pelanggaran Israel terhadap kewajiban kemanusiaan di Palestina.
Pengadilan distrik Den Haag pada Jumat (13/12), menekankan bahwa negara memiliki kelonggaran dalam kebijakannya dan pengadilan tidak boleh terburu-buru untuk turun tangan.
AFRIKA Selatan mengajukan bukti genosida yang dilakukan oleh Israel di Jalur Gaza ke Mahkamah Internasional.
Dia mengatakan memorial tersebut akan diserahkan hari ini.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
SELAMA 21 bulan genosida di Jalur Gaza, Palestina, sekitar 70 persen infrastruktur hancur, menyisakan wilayah tersebut tertimbun jutaan ton puing dan tenggelam dalam gelap.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved