Korea Selatan Kecam Veto Rusia Terkait Sanksi PBB terhadap Korea Utara

KOREA Selatan mengutuk veto Rusia yang dianggap "tidak bertanggung jawab" yang mengakhiri pembaruan panel pakar PBB yang memantau sanksi internasional terhadap Korea Utara, dengan pemungutan suara tersebut menyusul tuduhan bahwa Pyongyang membantu Moskow dalam perangnya di Ukraina.

"Korea Selatan secara jelas menunjukkan Federasi Rusia, meskipun statusnya sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, telah membuat keputusan yang tidak bertanggung jawab," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Seoul.

Langkah ini, yang datang beberapa minggu setelah badan tersebut mengatakan sedang menyelidiki laporan transfer senjata antara Pyongyang dan Moskow, disambut dengan sejumlah kritik, termasuk dari Ukraina dan Amerika Serikat.

Baca juga : Veto Rusia Akhiri Pemantauan Sanksi PBB terhadap Korea Utara

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut veto tersebut "pengakuan bersalah" oleh Rusia, sementara Amerika Serikat menggambarkannya sebagai "upaya berpihak diri untuk menyembunyikan laporan panel tentang (kolusi Moskow) dengan Korea Utara".

Veto di Dewan Keamanan tidak menghapus sanksi terhadap Korea Utara, tetapi menandakan akhir dari kelompok yang memantau pelaksanaannya. Mandat panel tersebut berakhir pada akhir April.

Korea Utara telah berada di bawah sanksi yang meningkat sejak 2006, yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB sebagai tanggapan terhadap program nuklirnya.

Baca juga : Tiongkok-Rusia Jelaskan Alasan Tolak Sanksi AS untuk Pyongyang

Sejak 2019, Rusia dan Tiongkok telah berusaha meyakinkan Dewan Keamanan untuk melonggarkan sanksi tersebut, yang tidak memiliki tanggal kedaluwarsa.

Dewan tersebut telah lama terbagi pendapat tentang masalah ini, dengan wakil duta besar Cina Geng Shuang berpendapat Kamis bahwa sanksi "telah memperburuk ketegangan dan konfrontasi dengan dampak negatif serius pada situasi kemanusiaan".

Cina abstain daripada bergabung dengan Rusia dalam veto tersebut. Semua anggota lainnya telah memberikan suara mendukung pembaruan mandat panel. (AFP/Z-3)