Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
Kelompok pejuang kemerdekaan Palestina, Hamas menyatakan sedang mempelajari proposal gencatan senjata tiga tahap. Sementara gerombolan garis keras di Knesset mengancam akan membubarkan koalisi pemerintahan jika berdamai dengan Hamas.
Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mengaku telah menerima proposal tersebut. Rancangan perdamaian yang dimediasi Qatar dan disepakati di Paris, Prancis pada akhir pekan sedang dipelajari secara seksama.
Haniyeh mengatakan Hamas sangat terbuka untuk mendiskusikan inisiatif atau ide apa pun yang serius dan praktis. Asalkan hal tersebut mengarah pada penghentian agresi secara komprehensif.
Baca juga : Qatar Sebut 39 Warga Palestina akan Dibebaskan dari Penjara Israel
Hamas juga mengatakan bahwa rencana tersebut harus memastikan penarikan penuh pasukan pendudukan dari Jalur Gaza. Pimpinan kelompok tersebut, katanya, telah menerima undangan ke Kairo, Mesir, untuk mencapai visi terpadu dalam perjanjian kerangka kerja tersebut.
Hamas mengatakan proposal tersebut melibatkan tiga tahap. Rencana tersebut telah dikirim ke Gaza untuk meminta pendapat para pemimpin Hamas. “Pimpinan Hamas akan bertemu untuk membahas makalah tersebut dan menyampaikan pendapat akhir mengenai hal tersebut,” kata pernyataan Hamas.
Tahap pertama akan terdiri dari penghentian pertempuran dan pembebasan sandera lansia, perempuan sipil, dan anak-anak. Kemudian pengiriman makanan dan obat-obatan dalam jumlah besar ke Gaza, yang sedang menghadapi krisis kemanusiaan.
Baca juga : Netanyahu Sambut Baik Kesepakatan dengan Hamas
Tahap kedua adalah pembebasan tentara perempuan Israel dan peningkatan pengiriman bantuan serta pemulihan layanan utilitas Gaza. Tahap ketiga adalah pembebasan jenazah tentara Israel dengan imbalan pembebasan tahanan Palestina.
Pernyataan Hamas mengatakan pada tahap kedua juga akan melibatkan pembebasan anggota militer laki-laki Israel. “Operasi militer di kedua pihak akan dihentikan selama tiga tahap tersebut,” katanya.
Jumlah tahanan Palestina yang akan dibebaskan akan diserahkan pada proses negosiasi di setiap tahap, dengan pihak Israel bersiap untuk membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman berat.
Baca juga : Deal! Hamas-Israel Sepakati Gencatan Senjata
Tujuan akhir dari pendekatan bertahap ini adalah berakhirnya perang dan pembebasan tentara laki-laki yang ditawan di Gaza sebagai imbalan atas pembebasan tambahan tahanan Palestina yang ditahan di penjara oleh Israel.
Jika Hamas menyetujui usulan kerangka kerja tersebut, maka diperlukan waktu berhari-hari atau berminggu-minggu untuk menyelesaikan rincian logistik gencatan senjata dan pembebasan sandera dan tahanan.
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan melanjutkan perangnya di Gaza sampai kemenangan mutlak atas Hamas.
Baca juga : Qatar Mengatakan Proposal Gencatan Senjata di Gaza akan Dikirim ke Hamas
Dia mengesampingkan pembebasan ribuan tahanan Palestina sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghentikan pertempuran dan mengatakan tentara tidak akan mundur dari Gaza.
“Saya ingin memperjelas. Kami tidak akan menarik IDF dari Jalur Gaza dan kami tidak akan melepaskan ribuan teroris. Semua ini tidak akan terjadi,” katanya dalam pidatonya di pemukiman Eli di Tepi Barat yang diduduki.
Netanyahu berada di bawah tekanan besar dari keluarga sisa tawanan yang ditahan oleh Hamas untuk mencapai kesepakatan guna menjamin pembebasan mereka.
Baca juga : Beredar Proposal Terbaru Gencatan Senjata Israel dan Hamas, Ini Bocorannya
Hamas membunuh sedikitnya 1.139 orang di Israel dan menawan sekitar 240 orang pada 7 Oktober, menurut data Israel. Namun, Netanyahu juga didorong untuk melanjutkan perang oleh mitra koalisi garis keras di pemerintahannya.
Menteri sayap kanan Israel Itamar Ben-Gvir tampaknya berpendapat bahwa kesepakatan dengan Hamas akan memicu keruntuhan pemerintahan. "Kesepakatan sembrono = perpecahan pemerintah,” tulis Ben-Gvir di X. (Aljazeera/Z-3)
Baca juga : Israel dan Hamas Sepakat Kirim Obat-obatan bagi Sandera di Gaza
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah memandang pembentukan Board of Peace (BoP) patut dicermati secara kritis, lembaga ini harus jelas soal roadmap kemerdekaan Palestina
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Rusia Vladimir Putin menegaskan tidak akan menyerah pada tuntutan wilayah di Ukraina meski Donald Trump mendorong perdamaian.
Ketiganya menegaskan bahwa perdamaian bukan urusan para rohaniwan semata, bukan pula monopoli politisi atau pebisnis, melainkan kerja bersama.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap proses diplomasi yang berlarut-larut dalam upaya mengakhiri perang di Ukraina.
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres menyerukan para pemimpin dunia untuk memilih perdamaian dan kerja sama dibanding kekacauan, merefleksikan alasan lahirnya perserikatan.
PARA tokoh lintas agama, organisasi kepemudaan agama, hingga pimpinan partai politik bersepakat untuk menjaga keutuhan dan kedamaian di dalam negeri.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved