Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Mao Ning mengatakan negaranya siap melakukan konsultasi untuk membicarakan Pedoman Tata Perilaku (Code of Conduct atau COC) Laut China Selatan dengan negara-negara anggota ASEAN.
"Kami berharap negara-negara ASEAN akan bekerja sama dengan kami untuk mencapai target yang ditetapkan dan mempercepat konsultasi untuk penerapan COC," kata Mao Ning seperti dilansir dari Antara, Jumat (12/1).
Sebelumnya pada Selasa (9/1), Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menyatakan siap bekerja sama dengan seluruh negara anggota ASEAN, termasuk Filipina untuk menyelesaikan COC Laut China Selatan secepatnya.
Filipina dan Tiongkok sudah sering terlibat perselisihan di wilayah perairan Laut China Selatan dalam beberapa bulan terakhir, terutama di dekat pulau karang yang disebut Tiongkok sebagai Ren'ai Jia sementara Filipina menyebutnya sebagai Beting Ayungin yaitu bagian dari Kepulauan Spratly.
Baca juga: Dua Pendorong Arus Masuk Dana Asing ke ASEAN pada 2024
"Tiongkok dan negara-negara ASEAN sedang berupaya untuk mengadopsi Pedoman Tata Perilaku di Laut Cina Selatan yang merupakan langkah penting dalam mengimplementasikan Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DOC) di Laut Cina Selatan," papar Mao Ning.
Menurut Mao Ning, konsultasi antara pemerintah Tiongkok dengan negara-negara ASEAN dalam membahan COC berjalan lancar.
"Pembahasan tahap kedua telah selesai dan pembahasan tahap ketiga telah dimulai. Para pihak telah mengadopsi pedoman untuk mempercepat konsultasi mengenai COC," ungkap Mao Ning.
Namun Mao Ning juga mengingatkan bahwa permasalahan Laut Cina Selatan sangat kompleks dan menghadapi campur tangan pihak luar.
"Posisi Tiongkok mengenai masalah Laut Cina Selatan jelas dan konsisten. Kami berkomitmen untuk menangani perselisihan dengan baik melalui dialog dan konsultasi dengan negara-negara terkait, dan ingin bekerja sama dengan negara-negara ASEAN untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan," jelas Mao Ning.
Meskipun demikian, Tiongkok, kata Mao Ning, akan dengan tegas menjaga kedaulatan teritorial serta hak dan kepentingan maritimnya. "Tidak ada negara yang tidak berada di kawasan yang berhak ikut campur dalam sengketa maritim antara Tiongkok dan Filipina," tegas Mao Ning.
Tiongkok mengakui kedaulatannya atas hampir seluruh wilayah di Laut China Selatan dengan menyebutnya sebagai kawasan Nine-Dash Line yaitu wilayah historis militer Tiongkok yang termasuk sebagian zona ekonomi eksklusif (ZEE) Brunei Darussalam, Malaysia, Filipina dan Vietnam.
Sejak 1997, negara-negara ASEAN dan Tiongkok menyepakati Deklarasi Perilaku Para Pihak (Declaration of Conduct atau DOC) pada 2002. Pada tahun itu pula COC mulai dirundingkan, menandai pertama kalinya Tiongkok menerima perjanjian multilateral mengenai isu tersebut.
Setelah 17 tahun berunding, ASEAN-Tiongkok menyepakati naskah yang akan dirundingkan dan dimulai pada 2019. Namun pada 2020-2021 terhenti akibat pandemi sehingga baru pada 2022, perundingan dimulai kembali.
Pemerintah Filipina yang merupakan sekutu dekat Amerika Serikat (AS) memberikan akses kehadiran militer AS di empat pangkalan di negara tersebut sehingga menjadikan mereka dapat berhadapan langsung dengan militer Tiongkok yang secara aktif hadir di Laut China Selatan dan bahkan membayangi Taiwan.
Baca juga: Sejumlah Negara Bayar Upeti ke Trump Lewat Perusahaannya
Pada 2016, Mahkamah Arbitrase Internasional, atas permintaan Filipina, memberikan fatwa bahwa daratan hasil reklamasi di Laut China Selatan tidak bisa dijadikan dasar klaim perairan. Sayangnya Tiongkok menolak mengakui fatwa itu karena menilai tidak punya dasar hukum, sementara Indonesia dan berbagai negara lain menerimanya.
Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 mengatakan klaim Tiongkok itu tidak memiliki dasar hukum.
Pada November 2023, Filipina mengajukan COC baru bagi kestabilan dan perdamaian di wilayah sengketa Laut China Selatan. Usulan Manila muncul setelah Presiden Ferdinand Marcos merasa prihatin mengenai negosiasi yang berkepanjangan antara ASEAN dan Tiongkok tentang COC di Laut China Selatan.
Marcos juga mencari dukungan dari negara-negara, seperti Vietnam dan Malaysia, untuk membentuk kode etik kelautan yang akan menjaga perdamaian di Laut China Selatan. (Z-6)
JURU Bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, Nikorndej Balankura, mengatakan Bangkok siap berdialog dengan Kamboja perihal meningkatnya eskalasi di perbatasan.
WAKIL Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta khawatir berharap eskalasi konflik Thailand dan Kamboja di wilayah sekitar kuil suci Preah Vihear mereda.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta khawatir meningkatnya eskalasi konflik antara Thailand dan Kamboja akan melemahkan stabilitas kawasan Asia Tenggara.
PENGAMAT ASEAN, Dinna Prapto Raharja, menilai konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap stabilitas kawasan Asia Tenggara.
SEJUMLAH negara dan organisasi internasional menyerukan deeskalasi terkait konflik di perbatasan Thailand-Kamboja. Kedua belah pihak diharapkan menahan diri.
Kegiatan lokakarya ini merupakan bagian dalam program eMpowering Youths Across ASEAN (eYAA): Angkatan ke-5, yang diselenggarakan di Universitas Chulalongkorn, Bangkok, Thailand.
Forum itu juga menyerukan semua negara untuk tidak memperumit situasi di Laut China Selatan.
MENTERI Pertahanan Amerika Serikat (AS) Pete Hegseth mengeluarkan peringatan tegas pada Sabtu (31/5)) mengenai meningkatnya kesiapan militer Tiongkok.
Prabowo Subianto menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia dan Tiongkok Coast Guard.
Ketegangan antara Tiongkok dan Filipina di Laut China Selatan kembali memuncak setelah penjaga pantai Tiongkok dilaporkan merebut Sandy Cay, sebuah gosong kecil di Kepulauan Spratly.
TIONGKOK menuduh negara-negara yang dipimpin oleh AS melakukan upaya berkelanjutan untuk mengganggu stabilitas Laut Cina Selatan dan kepentingan maritim Tiongkok di wilayah tersebut.
Satu awak kapal kargo Solong dilaporkan hilang setelah insiden tabrakan kapal di laut.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved