Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PAKAR Timur Tengah (Timteng) sekaligus penasihat The Indonesian Society for Middle East Studies (ISMES) Smith Alhadar mengatakan Pemerintah Israel, khususnya Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mendapatkan tekanan kuat dari publik Israel terkait sandera yang dibawa Hamas dari Israel ke Gaza pada serangan dadakan 7 Oktober lalu.
"Netanyahu tak punya pilihan kecuali menyetujui tawaran Hamas bagi tukar-menukar tawanan dan gencatan senjata empat hari," kata Smith dihubungi Media Indonesia Rabu (22/11).
Secara militer, lanjut Smith hal ini menguntungkan Israel karena ia mulai kehabisan amunisi dan alutsistanya perlu perawatan. "Jadi, dengan adanya gencatan senjata 4 hari, Israel dapat menimbun kembali amunisi dan tank serta pesawat tempurnya dapat beroperasi kembali secara maksimal," terangnya.
Baca juga: Putra Mahkota Arab Saudi Minta Dunia Setop Kirim Senjata ke Israel
Tetapi secara politik, Smith menilai keuntungan ada di pihak Hamas. Kesediaan Israel untuk tukar-menukar tawanan dan gencatan senjata, meskipun hanya sementara itu menunjukkan kekuatan Hamas. Padahal, tujuan perang Israel adalah membasmi Hamas sampai ke akar-akarnya.
"Dengan kesediaan Israel memenuhi tuntutan Hamas (meskipun melalui negosiasi) justru memperlihatkan lemahnya Israel di hadapan Hamas. Dengan sendirinya publik israel akan mempertanyakan retorika pemerintahan Netanyahu yang berkoar akan melibas Hamas secara menyeluruh sebelum meninggalkan Gaza," tegasnya.
Dia menambahkan 4 hari jeda dan tukar-menukar tawanan juga akan memperlihatkan sisi kemanusiaan Hamas di mata masyarakat Palestina dan komunitas global.
Baca juga: Netanyahu Kembali Perang Usai Gencatan Senjata
Kemudian keuntungan lain yang didapatkan Hamas, yaitu ia berkesempatan menimbun logistik karena Israel berniat melakukan perang panjang dan Hamas punya waktu untuk konsolidasi kekuatan militernya.
"Siapa tahu, setelah empat hari jeda, semangat tentara Israel untuk berperang kembali anjlok drastis sehingga perang segera diakhiri untuk dimulai kembali perundingan damai antara Israel dan Palestina," pungkasnya.
Diketahui perjanjian tersebut akan menjadi gencatan senjata pertama dalam perang di mana bombardemen Israel telah meratakan sebagian besar wilayah Gaza yang dikuasai Hamas.
Bombardemen itu menewaskan 13.300 warga sipil di daerah kantong kecil berpenduduk padat dan menyebabkan sekitar dua pertiga 2,3 juta penduduknya kehilangan tempat tinggal, kata otoritas Gaza.
Netanyahu telah menggelar rapat bersama kabinet perangnya dan kabinet keamanan nasional yang lebih luas mengenai kesepakatan tersebut.
Hamas diyakini menyandera lebih dari 200 orang, yang diambil ketika mereka menyerbu Israel pada 7 Oktober yang diklaim Israel telah menewaskan 1.200 warganya.
Menjelang perjanjian itu diumumkan, Netanyahu mengatakan intervensi Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah membantu mewujudkan perjanjian tersebut sehingga mencakup sandera yang lebih bayak namun konsesi yang lebih sedikit. Namun Netanyahu mengatakan garis besar misi Israel tak berubah.
“Kit sedang berperang dan kita akan melanjutkan perang sampai kita mencapai semua tujuan kita. Demi menghancurkan Hamas, memulangkan semua sandera kita dan memastikan tak ada entitas di Gaza yang boleh mengancam Israel,” kata dia dalam rapat kabinet itu.
Seorang pejabat Amerika Serikat yang mendapat penjelasan mengenai diskusi itu mengatakan sebelum kesepakatan dicapai, perjanjian itu akan meliputi pertukaran 150 tahanan Palestina.
Jeda ini juga akan membuat bantuan kemanusiaan bisa masuk ke Gaza.
(Z-9)
PEMERINTAH Jerman mengecam keras langkah Kabinet Israel yang memperluas otoritas sipil di Tepi Barat.
GELOMBANG kecaman internasional kembali menghantam Israel setelah pemerintahnya mengesahkan aneksasi ilegal di Tepi Barat.
Kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia berujung kericuhan. Polisi tangkap 27 demonstran di Sydney di tengah tuduhan kekerasan aparat.
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
PERDANA Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan fokus yang kembali tertuju pada berkas Epstein untuk menyerang pendahulunya, Ehud Barak.
MENURUT dokumen FBI tahun 2020, Jeffrey Epstein dekat dengan mantan Perdana Menteri Israel Ehud Barak dan dilatih sebagai mata-mata di bawah arahannya.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved